Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Kompas.com - 11/12/2019, 14:40 WIB
Kuasa hukum ICW-Perludem Donal Fariz usai mengikuti sidang perdana uji materi UU Pilkada soal mantan napi korupsi maju Pilkada di Kantor Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKuasa hukum ICW-Perludem Donal Fariz usai mengikuti sidang perdana uji materi UU Pilkada soal mantan napi korupsi maju Pilkada di Kantor Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corrption Watch ( ICW), Donal Fariz, meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) segera merevisi Peraturan KPU ( PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada).

Hal ini menyusul dikabulkannya sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Uji materi itu sebelumnya dimohonkan oleh ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Segera perbaiki dan revisi PKPU agar kemudian memberikan kepastian bagi partai, bagi kandidat di dalam pencalonan kepala daerah 2020 yang akan datang," kata Donal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).


Baca juga: MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Donal berpendapat, tak butuh waktu lama untuk KPU memperbaiki PKPU Pencalonan. Sebab, KPU hanya perlu menambahkan sejumlah frasa yang sudah tertuang dalam putusan MK.

Menurut dia, untuk mengubah PKPU itu, KPU juga tidak perlu lagi menggelar uji publik karena langsung mengacu pada putusan MK.

"Sebab dia mengacu langsung pada putusan MK yang erga omnes yang langsung mengikat bagi KPU itu sendiri," ujarnya.

Donal menambahkan, untuk mengubah PKPU Pencalonan, KPU juga tak memerlukan lagi persetujuan DPR.

Menurut dia, PKPU harus segera direvisi, mengingat tahapan Pilkada juga terus berjalan.

"Dalam kasus ini karena rentang waktu yang cepat dan sudah mendesak ke agenda Pilkada maka karena juga putusan MK berlaku untuk pencalonan Pilkada maka segera lakukan revisi PKPU, itu poin pentingnya," kata Donal.

Baca juga: Putusan MK: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X