Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Perempuan Indonesia: Banyak Hak yang Diatur CEDAW Belum Terpenuhi

Kompas.com - 11/12/2019, 11:55 WIB
Firda Zaimmatul Mufarikha,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari menuturkan bahwa saat ini masih banyak hak perempuan yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau  Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW) banyak yang belum terpenuhi.

"Hak-hak yang belum terpenuhi tersebut mulai dari hak sosial, ekonomi, budaya, hingga hak politik, hak untuk bebas dari kekerasan, dan masih banyak hak lain yang belum terpenuhi," kata Dian Kartika saat ditemui di acara Yayasan Plan Internasional Indonesia, Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Membuat Kesetaraan Hak Perempuan & Laki-laki

Dian mengatakan, demi mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut, KPI masih terus melakukan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu KPI juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Kesetaraan Gender segera disahkan.

"Kita masih terus kampanye untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, mendorong supaya RUU PKS bisa disahkan, kemudian mendorong supaya Rancangan Undang-Undang kesetaraan dan keadilan gender bisa disahkan, demi untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan," ujar Dian.

Baca juga: Ketua MPR: Memperjuangkan Hak Hak Perempuan itu Kerja Peradaban

Selain fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan, koalisi juga mendorong pemerintah untuk mencetuskan kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung perempuan Indonesia, khususnya perempuan muda.

Hal itu dilakukan agar perempuan memiliki ruang yang luas untuk berekspresi dan terkait pemberdayaan di bidang ekonomi.

"Kita kemudian juga sekarang mendorong pemerintah untuk punya kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung peningkatan ekonomi perempuan terutama perempuan muda agar mereka mempunyai ruang yang besar untuk berekspresi," kata dia.

"Karena kalau secara ekonomi mereka meningkat dan mereka punya daya kritis, aktif, seperti yang diselenggarakan Plan ini. Mendorong mereka memikirkan sesuatu yang penting untuk perempuan, maka percepatan kesetaraan dan keadilan perempuan di berbagai aspek kehidupan itu akan lebih cepat," katanya.

Baca juga: Hari HAM Internasional, Puan Dorong Pemerintah Penuhi Tiga Hal Ini...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com