Salin Artikel

Koalisi Perempuan Indonesia: Banyak Hak yang Diatur CEDAW Belum Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari menuturkan bahwa saat ini masih banyak hak perempuan yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau  Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW) banyak yang belum terpenuhi.

"Hak-hak yang belum terpenuhi tersebut mulai dari hak sosial, ekonomi, budaya, hingga hak politik, hak untuk bebas dari kekerasan, dan masih banyak hak lain yang belum terpenuhi," kata Dian Kartika saat ditemui di acara Yayasan Plan Internasional Indonesia, Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dian mengatakan, demi mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut, KPI masih terus melakukan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu KPI juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Kesetaraan Gender segera disahkan.

"Kita masih terus kampanye untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, mendorong supaya RUU PKS bisa disahkan, kemudian mendorong supaya Rancangan Undang-Undang kesetaraan dan keadilan gender bisa disahkan, demi untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan," ujar Dian.

Selain fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan, koalisi juga mendorong pemerintah untuk mencetuskan kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung perempuan Indonesia, khususnya perempuan muda.

Hal itu dilakukan agar perempuan memiliki ruang yang luas untuk berekspresi dan terkait pemberdayaan di bidang ekonomi.

"Kita kemudian juga sekarang mendorong pemerintah untuk punya kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung peningkatan ekonomi perempuan terutama perempuan muda agar mereka mempunyai ruang yang besar untuk berekspresi," kata dia.

"Karena kalau secara ekonomi mereka meningkat dan mereka punya daya kritis, aktif, seperti yang diselenggarakan Plan ini. Mendorong mereka memikirkan sesuatu yang penting untuk perempuan, maka percepatan kesetaraan dan keadilan perempuan di berbagai aspek kehidupan itu akan lebih cepat," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/11553051/koalisi-perempuan-indonesia-banyak-hak-yang-diatur-cedaw-belum-terpenuhi

Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke