Hari HAM Internasional, Puan Dorong Pemerintah Penuhi Tiga Hal Ini...

Kompas.com - 10/12/2019, 10:12 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bakal terus mendorong eksekutif untuk memenuhi hak asasi manusia ( HAM) pada bidang pendidikan, kesehatan hingga akses ke pekerjaan yang layak.

Hal ini disampaikan Puan dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember.

"DPR sesuai tugas pokok dan fungsinya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Sebab, menurut Puan, elemen penting dalam isu HAM adalah hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ketiga elemen itu mesti dipenuhi demi mewujudkan kesejahteraan umum warga negara.

"Hak-hak tersebut harus dipenuhi seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan warga negara," tutur dia.

Soal hak pendidikan, Puan melanjutkan, pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Baca juga: Mengawal Mutu Pendidikan Tanpa Mengorbankan Kemerdekaan Belajar

" Pemerintah berkewajiban menyiapakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pengajar dan biaya bendidikan yang terjangkau oleh semua kelompok masyarakat," ujar Puan.

"Sehingga kualitas pendidikan mereka tidak ketinggalan dari negara-negara lain," lanjut dia.

Selanjutnya, dalam pemenuhan hak kesehatan, Puan menyinggung persoalan BPJS. Dia juga menyoal angka kematian ibu melahirkan dan stunting pada anak.

"Pemerintah wajib menyelesaikan persoalan BPJS kesehatan, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tidak terganggu," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

"Pemerintah juga berkewajiban melindungi hak kesehatan ibu, terutama karena masih tingginya angka kematian ibu melahirkan sebesar 305 per 1000 kelahiran," lanjut Puan.

Terakhir, dalam pemenuhan hak pekerjaan, politikus PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah menyiapkan program peningkatan kompetensi bagi masyarakat.

"Pemerintah harus segera menyiapkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi warga negaranya agar mereka bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir dari revolusi industri 4.0," kata Puan. 

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X