Hari HAM Internasional, Puan Dorong Pemerintah Penuhi Tiga Hal Ini...

Kompas.com - 10/12/2019, 10:12 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bakal terus mendorong eksekutif untuk memenuhi hak asasi manusia ( HAM) pada bidang pendidikan, kesehatan hingga akses ke pekerjaan yang layak.

Hal ini disampaikan Puan dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember.

"DPR sesuai tugas pokok dan fungsinya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Sebab, menurut Puan, elemen penting dalam isu HAM adalah hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ketiga elemen itu mesti dipenuhi demi mewujudkan kesejahteraan umum warga negara.

"Hak-hak tersebut harus dipenuhi seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan warga negara," tutur dia.

Soal hak pendidikan, Puan melanjutkan, pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Baca juga: Mengawal Mutu Pendidikan Tanpa Mengorbankan Kemerdekaan Belajar

" Pemerintah berkewajiban menyiapakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pengajar dan biaya bendidikan yang terjangkau oleh semua kelompok masyarakat," ujar Puan.

"Sehingga kualitas pendidikan mereka tidak ketinggalan dari negara-negara lain," lanjut dia.

Selanjutnya, dalam pemenuhan hak kesehatan, Puan menyinggung persoalan BPJS. Dia juga menyoal angka kematian ibu melahirkan dan stunting pada anak.

"Pemerintah wajib menyelesaikan persoalan BPJS kesehatan, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tidak terganggu," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

"Pemerintah juga berkewajiban melindungi hak kesehatan ibu, terutama karena masih tingginya angka kematian ibu melahirkan sebesar 305 per 1000 kelahiran," lanjut Puan.

Terakhir, dalam pemenuhan hak pekerjaan, politikus PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah menyiapkan program peningkatan kompetensi bagi masyarakat.

"Pemerintah harus segera menyiapkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi warga negaranya agar mereka bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir dari revolusi industri 4.0," kata Puan. 

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X