Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Pilih ke SMK ketimbang KPK...

Kompas.com - 10/12/2019, 08:05 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar komisi antirasuah tersebut.

Jokowi justru memilih memperingati Hari Antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Pantauan Kompas.com, Presiden tiba di lokasi pukul 08.47 WIB. Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Jokowi Terpingkal Lihat Akting Tiga Menterinya di Pentas Antikorupsi

Mengenakan kemeja putih lengan panjang andalannya, kehadiran Jokowi langsung disambut antusias oleh para siswa SMK yang hadir.

Terpingkal lihat akting menteri

Di SMK ini, Presiden menyaksikan pentas drama bertajuk "Prestasi Tanpa Korupsi".

Tiga menteri Jokowi ikut beradu akting di atas panggung. Ketiganya yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Nadiem dan Wishnutama berperan sebagai siswa SMA, sedangkan Erick sebagai tukang bakso. Ada juga komedian Sogi Indra Dhuaja dan Bedu yang ikut meramaikan pentas.

Para pemeran berdialog untuk memberi pesan bahwa korupsi sekecil apa pun tidak dibenarkan.

Baca juga: Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Misalnya, saat Bedu mengaku bisa masuk universitas favorit karena orang tuanya adalah pejabat.

"Lu enggak tau bapak gue siapa? Bapak gue pejabat. Pak, Bedu mau kuliah nih, kasih kampus paling favorit di Indonesia. Pake koneksi bapak gue, selesai," kata Bedu.

Wishnutama lalu mengingatkan Bedu bahwa hal itu adalah praktik nepotisme dan tidak dapat dibenarkan.

Begitu juga Erick yang berperan sebagai tukang bakso ikut-ikutan mengingatkan Bedu.

Dengan nada satir, Erick mengungkit soal penyelundupan Harley yang berujung pemecatan Dirut Garuda baru-baru ini.

"Jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas, relasi. Namanya nepotisme. Nanti kalau lu udah gede, terus jadi dirut, malah nitip barang-barang lu," kata Erick.

Baca juga: Demokrat: Jokowi Harus Punya Kemauan Politik yang Kuat Jika Ingin Berantas Korupsi

Dialog itu membuat Presiden Jokowi dan para siswa tertawa lepas.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com