Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPK Terpilih Usul Hari Antikorupsi Sedunia Tak Diperingati Tiap Tahun

Kompas.com - 09/12/2019, 16:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPK terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar menilai Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tahun pada 9 Desember tidak perlu diperingati dengan menggelar sebuah acara besar.

Menurut Lili, Hari Antikorupsi Sedunia sebaiknya diperingati dengan cara yang lebih konkrit seperti mengampanyekan antikorupsi di tengah-tengah masyarakat.

"Mungkin kita langsung kampanyekan di lapangan. Jadi tidak perlu di gedung berbicara apa gitu ya, apa bentuk lain dengan cara konkrit deh," kata Lili di usai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Jaksa Agung Paparkan Capaian Lembaganya

Lili mengusulkan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tidak perlu dihapus sepenuhnya melainkan bisa dibuat dua tahun sekali mulai dua atau tiga tahun mendatang.

"Intinya sih apakah boleh tiga tahun ke depan. Jadi tidak tiap tahun diperingati karena ada beberapa negara yang sudah ini kan tidak juga memperingatinya kan," kata dia.

Menurut Lili, kampanye langsung di lapangan tersebut mesti dilakukan karena pimpinan KPK mendatang menargetkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang lebih baik.

Baca juga: Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

"Ya, karena kan minimal target IPK kan bisa naik dari 38 tapi kan itu emang kerja berat ya. Paling tidak kita optimis lah bahwa ini harus disinergikan bersama instansi dan pemerintah dan masyarakat tentunya," ujar dia.

Adapun peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2019 ini diisi dengan sejumlah kegiatan seperti festival musik, festival film, hingga diskusi dan seminar yang berkaitan dengan antikorupsi.

Kompas TV

Beginilah kendaraan mewah model Jeep Wrangler Rubicon yang bakal menambah koleksi mobil dinas Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Mobil yang dibanderol dengan harga di kisaran hampir dua miliar Rupiah ini akan dibeli dengan uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan 2019.


Juliyatmono mengklaim Rubicon dipilih sebagai kendaraan operasional lantaran menyesuaikan kondisi wilayah Karanganyar yang terdiri dari bukit dan pegunungan.

Tapi tak hanya itu, ia pun mengatakan menyukai mobil Jeep sejak masih kecil.

 
Padahal bupati dua periode Karangannyar, Juliyatmono masih memiliki dua kendaraan dinas Toyota Camry dan Toyota Fortuner.

Dua kendaraan operasional inilah yang membawa dirinya bertugas menjadi kepala daerah.

Pengadaan mobil dinas jenis Rubicon dinilai tidak patut dan tergolong bermewah-mewahan oleh peneliti pusat kajian antikorupsi, PUKAT UGM.  Juliyatmono dianggap tidak peka terhadap kondisi warganya.

 
Jeep Wrangler Rubicon yang akan dipakai sebagai mobil dinas bupati Karangannyar dikabarkan memiliki tipe JL dengan kapasitas mesin 2.000 CC. Jika sesuai rencana, mobil mewah berpelat merah itu akan datang pada 27 desember mendatang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com