Setelah acara selesai, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya lebih memilih datang ke SMK 57 ketimbang acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK.
Presiden Jokowi mengatakan, ia tak menghadiri acara di KPK karena ingin memberi kesempatan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Ini kan Pak Ma'ruf belum pernah ke sana , ya bagi-bagilah," kata Jokowi kepada wartawan di SMK 57.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Industri Hukum Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi
Selama lima tahun terakhir, ia selalu menghadiri acara Hari Antikorupsi yang digelar KPK. Oleh karena itu, kali ini ia memberi kesempatan kepada wapres Ma'ruf Amin yang baru saja menjabat.
"Masak setiap tahun saya terus, ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma'ruf, saya di tempat lain," kata dia.
Langkah Jokowi yang memilih datang ke SMK ketimbang KPK menuai kritik.
Baca juga: Tak Hadir di Hari Antikorupsi Sedunia, ICW Sebut Ada yang salah Antara Jokowi dan KPK
Ia memandang sudah tidak ada chemistry dan komunikasi yang baik antara Jokowi dan KPK pascapolemik pengesahan undang-undang (UU) KPK beberapa waktu lalu.
"Ketika ini diwakilkan dan Presiden memilih acara di tempat lain meski acaranya berkaitan dengan perayaan Hari Antikorupsi, saya kira ini adalah model yang sekarang ini semakin sering kita lihat sebagai sikap Presiden," kata dia.
"Terutama yang memanfaatkan gimmick-gimmick, sesuatu yang sudah tak perlu lagi digunakan karena ini sudah periode kedua kepemimpinan," sambung dia.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, Presiden Jokowi tidak siap bertemu dengan pimpinan KPK.
Baca juga: Komisioner KPK Terpilih Usul Hari Antikorupsi Sedunia Tak Diperingati Tiap Tahun
Menurut Zaenur, Jokowi sengaja tak menghadiri acara tersebut untuk menghindari pertemuan dengan pimpinan KPK.
"Ini jadi suatu tanda bahwa buang badan dengan tidak menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, justru mengutus Wapres untuk hadir," ujar dia.
Zaenur mengatakan, revisi UU KPK yang mendapat restu Jokowi jelas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Sebab, KPK tak lagi punya kewenangan penuh dalam melakukan penindakan.
"Karena kewenangannya dibatasi lewat dewan pengawas, yang dewas itu untuk pertama dipilih presiden, artinya orang-orang presiden. Jadi bisa dikatakan KPK itu bukan lagi lembaga yang independen, tetapi berada di bawah kontrol presiden," ucap dia.
Baca juga: Jokowi Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor Dapat Diterapkan, jika...
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku tak mempersoalkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Meski sebelumnya sempat menyatakan harapan agar Presiden bisa hadir, Saut dapat memaklumi padatnya jadwal Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
"Mungkin sibuk ya, tapi nanti masih ada lain waktu untuk bertemu. Tadi kan kalau datang ingin dipeluk," kata Saut saat ditemui di sela-sela acara.
Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari antikorupsi sedunia atau internasional. Berbagai acara dilakukan untuk memperingati hari antikorupsi yang diperingati setiap setahun sekali ini. Di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, wakil presiden, Ma'ruf Amin menghadiri peringatan hari antikorupsi internasional. Ia kemudian menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai hari antikorupsi karena presiden berhalangan hadir.
Presiden Joko Widodo memperingati hari antikorupsi dengan menonton pentas drama para menteri di SMKN 57 Jakarta.
Di hari anti korupsi sedunia, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, berperan sebagai siswa SMA.
Sementara menteri BUMN Erick Thohir berperan sebagai tukang bakso tampil dalam drama bertajuk prestasi tanpa korupsi.
Pesan pesan antikorupsi sarat di dalam drama yang dipentaskan di depan Presiden Joko Widodo, dan siswa SMKN 57 Jakarta.
Dalam peringatan hari anti korupsi sedunia yang tak biasa ini, presiden ingin mengingatkan siswa-siswa SMA tidak berperilaku koruptif sejak dini.