Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Kompas.com - 09/12/2019, 07:49 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Kepala Daerah merupakan jalan tengah atas polemik diperbolehkannya atau tidak mantan terpidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah ( pilkada).

Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat dijumpai di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

"Ini jalan tengah, keinginan kita semua untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dan sungguh-sungguh melawan korupsi, namun dalam penyusunan perundang-undangannya tidak saling bertentangan," kata Doli, sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Diketahui, pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 itu menyebutkan bahwa mengimbau partai politik mengusulkan calon kepala daerah yang tidak pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Aturan itu merupakan aturan tambahan.

Doli memaparkan, KPU beberapa kali berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI sebelum PKPU tersebut disahkan. KPU ingin memasukkan aturan larangan eks koruptor maju dalam pilkada.

"Lalu kami (Komisi II) katakan, tidak masalah asalkan tidak bertentangan dengan UU yang ada di atasnya," ujar Doli.

Akhirnya disepakatilah bahwa aturan eks koruptor dilarang mencalonkan diri dalam pilkada masuk ke peraturan tambahan.

Baca juga: Batal Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, Ini Penjelasan KPU

Isi PKPU Nomor 18/2019 merupakan harmonisasi antara KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang mengundangkan PKPU, agar aturan tersebut tidak bertentangan dengan UU di atasnya atau Keputusan MK terkait larangan tersebut.

Oleh karena itu, diambillah jalan tengah yaitu larangan terpidana kasus korupsi maju pilkada tidak dimasukkan dalam PKPU, namun mengimbau parpol tidak memberikan rekomendasi bagi calon yang pernah terjerat kasus korupsi.

"Ini jalan tengah tanpa mengurangi semangat untuk mendorong pemerintahan di daerah bersih dan bebas korupsi," kata dia lagi.

Setelah keluarnya PKPU 18/2019, tinggal parpol yang mempertimbangkan dan memutuskan calon kepala daerah yang diusungnya dalam pilkada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X