Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saut Situmorang Minta Perkembangan Kasus Novel Juga Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 08/12/2019, 14:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang mengatakan, apa pun perkembangan kasus Novel Baswedan harus dilaporkan ke KPK oleh kepolisian.

Hal tersebut disampaika Saut Situmorang saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019)

"Kami masih tunggu (laporan kasus Novel Baswedan) kemarin saya sudah jelaskan juga, apa pun hasilnya harus dilaporkan," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis datang ke Istana pada 9 Desember 2019 untuk menanyakan seputar perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK tersebut.

Baca juga: Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Saut mengatakan, di KPK sendiri sudah ada tim yang akan lebih intens lagi dalam menangani kasus Novel Baswedan.

Sedianya, tim tersebut lebih intens berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang baru, yakni Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Sudah ada tim itu, tapi nanti akan lebih intens lagi dengan pejabat Bareskrim yang baru, lebih intens dan ada kemajuan," kata dia.

KPK, kata dia, akan mempublikasikan laporan yang diterimanya kepada publik.

Sebab, hasil penyidikan harus diketahui oleh masyarakat luas.

"Iya. Pasti (dipublikasikan) karena kalau penyidikan publik harus tahu dan karena KPK ada di tim yang mengikuti perkembangannya," kata dia.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Saut menilai, laporan atas perkembangan kasus Novel Baswedan juga akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam pengungkapan kasusnya pun dinilainya harus dilakukan transparan agar masyarakat tidak memiliki pandangan yang macam-macam.

Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan belum menemui titik terang sejak peristiwa yang terjadi 11 April 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com