Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kompas.com - 07/12/2019, 20:16 WIB
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan aksi singkat di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019), dalam rangka mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. KOMPAS.com/Devina HalimSejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan aksi singkat di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019), dalam rangka mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Bareskrim Polri yang baru diharapkan dapat mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Setara Institute menyarankan dua rekomendasi bagi Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu segera tuntas.

Direktur Riset Setara Institute Halili menuturkan, saran pertama adalah penanganan kasus Novel harus dijauhkan dari tendensi politik.

Halili meyakini, lamanya penanganan kasus Novel selama ini akibat tingginya tensi politik.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Dia menduga, kasus itu  tak kunjung terungkap akibat keterlibatan 'orang kuat' di lingkaran Polri untuk menghambat penanganan kasus tersebut.

"Saya termasuk yang sangat yakin bahwa ada dimensi politik kuat dalam kasus Novel. Tidak hanya tindakan kriminal biasa, kalau tidak karena melibatkan 'orang kuat', saya kira kasus ini akan selesai jauh-jauh hari," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Dia mengungkapkan, agar tidak ada tekanan politik, maka Listyo Sigit perlu melakukan penanganan dengan kacamata hukum murni.

Penanganan hukum murni diyakini dapat melahirkan pengungkapan secara adil.

Baca juga: Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Sebaliknya, Jokowi menjadi orang yang paling dirugikan apabila penanganan masih mempertimbangkan tendensi politik.

"Kalau tendensi politik itu digunakan, kan sebenarnya yang paling tidak diuntungkan kan Pak Jokowi, seakan-akan yang berkepentingan kasus ini kan Bapak Jokowi," kata Halili.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X