Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Kompas.com - 06/12/2019, 20:56 WIB
Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu. KOMPAS.com/IDONKebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mencermati naiknya hotspot untuk mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (6/10/2019).

"Yang agak spesifik dari arahan (pemerintah) pusat agar ada atensi untuk puncak atau naiknya hotspot pada bulan Februari," ujar Mahfud MD, dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tidak hanya hotspot, pemda juga diminta untuk cekatan dan tanggap dalam mengelola maupun menangani lahan gambut di wilayahnya serta mencermati curah hujan.

Baca juga: Kementerian LHK Sebut Sebaran Hotspot di Area Karhutla Menurun

Ini termasuk juga memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta mengawasi hutan yang belum berizin.

"Pemda itu supaya cekatan menangani gambut dengan dukungan teknis dari pusat dan cermati curah hujan," kata dia.

Mahfud MD mengatakan, wilayah Aceh, Riau dan Sumatera terutama Sumatera Barat perlu mendapat perhatian khusus untuk pencegahan karhutla.

Pasalnya wilayah-wilayah tersebut memiliki area gambut yang cukup sulit dijangkau, termasuk adanya sarana yang kurang di lapangan dan keteledoran masyarakat itu sendiri yang membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.

"Pemerintah meminta kesiapsiagaan pemda dalam menghadapi berbagai persoalan dan kendala yang berkaitan dengan karhutla," kata dia.

Adapun untuk kekurangan saran dan prasarana, kata dia, pemda akan mendapat dukungan yang dikoordinasikan oleh sejumlah kementerian.

Antara lain Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), KLHK, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta stakeholder terkait.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X