Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Kompas.com - 06/12/2019, 20:56 WIB
Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu. KOMPAS.com/IDONKebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, pada Agustus 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mencermati naiknya hotspot untuk mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (6/10/2019).

"Yang agak spesifik dari arahan (pemerintah) pusat agar ada atensi untuk puncak atau naiknya hotspot pada bulan Februari," ujar Mahfud MD, dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tidak hanya hotspot, pemda juga diminta untuk cekatan dan tanggap dalam mengelola maupun menangani lahan gambut di wilayahnya serta mencermati curah hujan.

Baca juga: Kementerian LHK Sebut Sebaran Hotspot di Area Karhutla Menurun

Ini termasuk juga memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta mengawasi hutan yang belum berizin.

"Pemda itu supaya cekatan menangani gambut dengan dukungan teknis dari pusat dan cermati curah hujan," kata dia.

Mahfud MD mengatakan, wilayah Aceh, Riau dan Sumatera terutama Sumatera Barat perlu mendapat perhatian khusus untuk pencegahan karhutla.

Pasalnya wilayah-wilayah tersebut memiliki area gambut yang cukup sulit dijangkau, termasuk adanya sarana yang kurang di lapangan dan keteledoran masyarakat itu sendiri yang membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.

"Pemerintah meminta kesiapsiagaan pemda dalam menghadapi berbagai persoalan dan kendala yang berkaitan dengan karhutla," kata dia.

Adapun untuk kekurangan saran dan prasarana, kata dia, pemda akan mendapat dukungan yang dikoordinasikan oleh sejumlah kementerian.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X