13 Progam Golkar: Digitalisasi Partai hingga Pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar secara resmi telah menelurkan 13 program umum pada sidang Musyawarah nasional (Munas) ke-10 di Hotel Ritz-Carlton, Kamis (5/12/2019.

Adapun program umum disampaikan Pimpinan Komisi B, Siti Aisyah di hadapan ribuan peserta forum.

Salah satu program umum Partai Golkar, kata Aisyah, yakni Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital.

"Hal itu untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat," kata Aisyah.

Selain itu, Golkar mendorong pendirian akademi Partai Golkar untuk penguatan kapasitas kader partai. 

Berikut 13 program umum tersebut:

1. Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih modern dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan.

2. Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat.

3. Dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik di antaranya:

A) Pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

B) Sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil.

C) Membentuk saksi permanen hingga ke daerah.

D) Menetapkan parlementer threshold 4% ke daerah-daerah.

4. Dalam menghadapi kontestasi politik pilkada Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5. Strategi pemenangan Golkar dalam pemilu dalam 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.

6. DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal:

A) Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan.

B) Merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya.

C) Memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda.

7. Sebagai upaya konsoslidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia.

8. Dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar.

9. Melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai.

10. Memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmy pengetahuan, dan teknologi.

11. Perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT dan menghindari politik transaksional.

12. Partai Golkar perlu mendorong penguatan alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan.

13. Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru).