Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petugas Temukan Mobil-mobil Mewah dengan Pajak Bermasalah, Salah Satunya Lamborghini

Kompas.com - 05/12/2019, 16:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Samsat Jakarta Utara bersama BPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan belasan mobil mewah bermasalah saat melakukan razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/12/2019).

Salah satu mobil yang bermasalah yakni mobil Lamborghini merah yang pelat nomornya tidak sesuai dengan data yang tercatat.

"Tadi itu dia mobil ini nomor kendaraannya bukan nomor kendaraan sebenarnya, jadi nomor kendaraannya ini ada di mobil Honda Accord," kata Friesmount Wongso, Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 KPK.

Baca juga: Tunggak Pajak, Kendaraan Bakal Ditempeli Stiker Belum Lunasi Pajak

Friesmount mengatakan, pemilik mobil itu menggunakan surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan supaya tidak bermasalah di jalan.

"Jadi dia pakai surat berdasarkan surat keterangan dari Polsek Pondok Aren yang notabene ga boleh Polsek keluarkan surat ini," ujar Friesmount.

Namun, masa berlaku surat tersebut rupamya juga sudah habis pada Agustus 2019.

Seorang pria yang mengaku sopir mobil tersebut mengakui bahwa pelat yang dipasang bukan pelat asli.

"Pelatnya belum jadi masih nunggu keluar dari Lamborghini-nya," kata dia.

Selain itu, tim menemukan sebelas mobil mewah yang belum membayar pajak dengan nilai tunggakannya mencapai puluhan jutaan rupiah.

Baca juga: Badan Pajak DKI Usulkan Pengadaan 1 Set Komputer Seharga Rp 128,9 Miliar

Mobil-mobil tersebut kemusian ditempeli stiker bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah" itu ditempel di kaca depan dan belakang mobil.

Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 KPK Uding Junarudin mengatakan, tidak taat membayar pajak merupakan salah satu tindakan koruptif.

"Korupsi itu selalu persepsinya tuh uang APBD atau uang negara yang dikeluarkan disalahgunakan, tetapi sebenarnya ada potensi korupsi itu dari potensi yang seharusnya jadi penerimaan tetapi enggak masuk, jadi pendapatan yang loss itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com