Tunggak Pajak, Kendaraan Bakal Ditempeli Stiker Belum Lunasi Pajak

Kompas.com - 05/12/2019, 12:32 WIB
Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko menunjukkan stiker yang akan ditempelkan ke kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko menunjukkan stiker yang akan ditempelkan ke kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menempelkan stiker ke kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar oleh sang pemilik.

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko mengatakan, penempelan stiker itu merupakan salah satu supaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

"Penempelan stiker pada kendaraan akan kita lakukan, nanti KBM-KBM (kendaraan bermotor) yang belum berbayar akan kita lakukan penempelan stiker pada KBM tersebut," kata Yuandi di Kantor UPPRD Penjaringan, Kamis (5/12/2019).

Penempelan stiker itu dilakukan di Apartemen Regatta di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, terhadap sejumlah kendaraan mewah yang belum dibayar pajaknya.

Baca juga: 1.500 Pemilik Mobil Mewah Belum Bayar Pajak

Pantauan Kompas.com, stiker oranye bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah" itu ditempel di kaca depan dan belakang mobil.

Beberapa mobil yang ditempeli stiker tergolong sebagai kendaraan mewah dengan merek mentereng seperti Bentley.

Yuandi menuturkan, penempelan stiker ke kendaraan bermotor tersebut bukan merupakan hal baru. Namun, ia menyebut penempelan stiker akan dimasifkan pada tahun ini.

Baca juga: Masih Ada 70 Kendaraan Mewah di Jakbar yang Belum Bayar Pajak

"Makanya kita push di bulan Desember ini, kita puncaki semua tekad kita ini untuk penerimaan bulan Desember harus selesai di bulan ini. Sementara kita tempelkan dulu ini stiker, tapi penagihan dengan surat paksa akan tetap berjalan," kata Yuandi.

Selain menempelkan stiker, upaya lain yang dilakukan untul mendorong para wajib pajak membayar kewajibannya adalah dengan mempublikasikan nomor kendaraan yang menunggak pajak.

Petugas BPRD juga menggelar penagihan door-to-door kepada para wajib pajak.

Baca juga: 239.680 Kendaraan di Jakarta Belum Bayar Pajak

Adapun hari ini BPRD DKI Jakarta bersama tim koordinasi dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penagihan door-to-door di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Untuk mobil mewah di Penjaringan dan juga (Jakarta) Utara sampai dengan saat ini posisi yang masih belum berbayar sekitar 170 kendaraan bermotor dengan potensi Rp 5,4 miliar. Dan itu yang jadi target kita dalam waktu dekat ini dicairkan dalam Desember ini," kata Yuandi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X