Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Bamsoet Masuk ke Struktur Pengurus Golkar? Ini Jawaban Airlangga

Kompas.com - 05/12/2019, 06:12 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum terpilih Golkar Airlangga Hartarto dipercaya menjadi formatur tunggal untuk membentuk komposisi kepengurusan DPP Golkar periode 2019-2024.

Penunjukan tersebut didasarkan pada persetujuan 558 peserta Musyawarah nasional (Munas) X Golkar 2019 usai Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.

"Tadi sudah ditetapkan, formaturnya adalah dipimpin ketua umum," ujar Airlangga di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Namun demikian, komposisi kepengurusan DPP Golkar sejauh ini masih penuh teka-teki.

Pasalnya, Airlangga masih merahasiakan nama-nama yang masuk dalam daftar kepengurusan DPP Golkar.

Dia mengatakan, penyusunan strtuktur DPP Golkar menunggu pembahasan, termasuk apakah nantinya akan mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

"Struktur akan ada pembahasan," kata Airlangga.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu diberikan durasi waktu 60 hari untuk meracik kepengurusan pusat.

Saat ditanya mengenai pembagian komposisi dengan para loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet), mantan kompetitornya di Munas, Airlangga belum bisa memberikan kepastian.

Baca juga: Ketua Munas Golkar Sebut Airlangga Belum Tentu Jadi Capres meski Banyak Dukungan

"Kita tunggu saja," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, forum Munas Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk mengetuai Golkar periode 2019-2024.

Setelah melihat hasil tersebut, pimpinan sidang Azis Syamsuddin lantas menawarkan ke forum untuk menetapkan langsung Airlangga sebagai ketua umum terpilih.

"Sepakatkah untuk mempersingkat dan menetapkan (Airlangga) ketua umum Golkar?" kata Azis di hadapan forum Munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Setuju!" jawab forum lantang.

Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.

Baca juga: Teriakan Bamsoet Orang Baik Menggema di Luar Area Munas Golkar

Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina Golkar dan Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan.

Kemudian, Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan mendapat tempat kehormatan.

Adapun forum Munas Golkar akan langsung dilanjutkan pada rapat paripurna 7 pada Kamis (5/12/2019) pagi. 

 

Kompas TV

Eksekusi sengketa lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pos Pengumben, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, diwarnai ketegangan. Ahli waris yang mengaku memenangkan sengketa di pengadilan tak terima lahan masih dijaga oleh para Satpol PP. Menurut kuasa hukum para ahli waris lahan sengketa, putusan tingkat PN Jakarta Barat hingga kasasi di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh mereka.                                

Lahan seluas 7 hektar lebih di Jalan Pos Pengumben Lama, Kembangan, Jakarta Barat ini sebelumnya dijadikan taman bibit Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta. Tim kuasa hukum pihak ahli waris pun berencana membawa kasus ini ke polisi.          

Ketegangan bermula saat puluhan personel Satpol PP menjaga lahan yang menjadi sengketa, dan menolak pengosongan yang diminta ahli waris. Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Jakarta Barat mengaku jika pengamanan ini merupakan perintah langsung dari pimpinan untuk menjaga lahan sengketa dari proses eksekusi.                                   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com