Polisi Disebut Tak Beri Surat Penangkapan Saat Tangkap Mahasiswa Papua di Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi disebut tidak menyerahkan surat penangkapan saat menangkap dua mahasiswa Papua, Charles Kosay dan Anes Tambuni, di asrama mahasiswa Papua di Depok, Jumat (30/8/2019) lalu.

Hal itu diungkapkan saksi, yakni Yumilda Kaciana dan Vonny Kogoya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Yumilda mengatakan, polisi yang datang hanya membacakan dan menunjukkan surat penangkapan. Padahal, semestinya polisi juga menyerahkan surat tersebut kepada orang yang akan diamankan.

"(Polisi) tidak (menyerahkan), hanya ditunjukkan (surat penangkapan). Saya mau foto tapi tidak diperbolehkan, semua handphone penghuni asrama dirampas dan disita saat itu," kata saksi Kaciana.

Baca juga: Tuntut Referendum, Aksi Mahasiswa Papua di Ambon Dibubarkan Polisi

Tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Belasan polisi berpakaian preman langsung merangsek masuk ke dalam asrama dan mengamankan Charles Kosay dan Anes Tambuni.

Saksi lainnya, Vonny menambahkan, polisi memang sempat membacakan secarik surat yang diklaim polisi sebagai surat penangkapan.

Namun, lantaran suasana saat itu ricuh, para mahasiswa tidak dapat mendengar jelas apa yang dibacakan.

"Cuma baca nama, saya tidak mendengar jelas karena saat itu banyak orang, polisi maupun kita penghuni asrama, berisik, yang jelasnya saya hanya mendengar nama," kata Vonny.

Selain itu, lanjut Vonny, polisi yang datang tidak didampingi Kepala RT atau RW setempat. Polisi juga tidak menunjukkan surat penggeledahan dan penyitaan.

Baca juga: Pansus DPD Temui Mahfud MD, Minta Mahasiswa Papua Dibebaskan

Padahal, bersamaan dengan penangkapan itu, polisi melakukan penggeledahan serta penyitaan sejumlah barang. Mulai dari buku, laptop, kaos dan selendang bermotif bendera bintang kejora.

"(Polisi) bawa keluar semua buku dan laptop. Pada saat mereka bawa keluar buku, saya sempat bilang, jangan bawa buku itu karena kami ada kerjakan skripsi," kata Vonny.

Sebelumnya, Oky Wiratama Siagian selaku kuasa hukum dari LBH Jakarta mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 133/PID.PRA/2019/PN.JKT.SEL.

Oky menjelaskan alasan mengajukan gugatan praperadilan. Menurut dia, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap enam aktivis papua tersangka pengibaran bendera bintang kejora itu dinilai tidak sah.

Charles dan Anes yang ditangkap di Depok termasuk dalam enam aktivis lainnya. Menurut Oky, penetapan tersangka harus didahului dengan status sebagai saksi.

"Prosedur penangkapan didahului panggilan sebagai saksi. Klien kami tidak pernah dipanggil sebagai saksi lalu tiba-tiba ditangkap dan langsung disebut tersangka. Ini yang kami ajukan dalam permohonan," ujar Oky di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Baca juga: 307 Mahasiswa Papua Akhirnya Bersedia Kembali ke Daerah Tempatnya Belajar

Seharusnya, lanjut Oky, polisi mengacu pada Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan penyidikan tindak pidana (Perkaba 3/2014) sebelum melakukan penangkapan.

"Banyaknya prosedur pengeladahan tidak sah karena tanpa memiliki suara izin dari pengadilan negeri setempat. Tanpa disaksikan oleh dua orang saksi RT RW setempat. Penyitaan yang tidak sah. Yang dilakuan pihak termohon terhadap klien kami kami diduga melajukan perampasan bukan penyitaan," kata dia.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyerahkan enam tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (18/11/2019).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI telah menyatakan berkas perkara keenam tersangka lengkap alias P21. Berkas perkara dinyatakan lengkap pada tanggal 13 November 2019.