Kompas.com - 25/11/2019, 14:22 WIB
Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPanitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Senin (25/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Ketua Pansus Papua Filep Wamafma mengatakan, pertemuan tersebut membahas mahasiswa Papua yang ditahan paska kejadian rasisme di Surabaya.

"Yang pertama adalah kaitan dengan penahanan mahasiswa Papua, pasca aksi solidaritas penolakan rasisme di Surabaya," kata Filep kepada wartawan usai bertemu Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: 4 Fakta Asrama Mahasiswa Papua di Tomohon Terbakar, Kecerobohan Penghuni hingga Polisi Lakukan Investigasi

Filep mengatakan, pansus meminta kepada Mahfud untuk membebaskan para mahasiswa Papua yang ditahan tersebut sebelum HUT Operasi Papua Merdeka yang jatuh pada 1 Desember mendatang.

Menurut Filep, para mahasiswa seharusnya dibina dan tak perlu ditahan.

"Tadi kami sampaikan ke Pak Menko Polhukam untuk sesegara mungkin mengambil langkah cepat untuk membebaskan seluruh mahasiswa Papua, karena sesungguhnya mahasiswa Papua yang perlu dibina dan di selamatkan dari pada pikiran politik," ujar Filep.

Baca juga: 100 Mahasiswa Papua Balik ke Tanah Asal, GMKI Minta Jaminan Keamanan

Menurut Filep, Mahasiswa Papua yang ditahan itu tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

"Untuk sementara 6 orang di Jakarta, sementara di daerah lain itu ada di Papua, Papua Barat, di Mako Brimob, dan yang dipindahkan dari Papua ke Kalimantan sekitar 13 orang. Di Manokwari, di Jayapura, bahkan masih ada yang DPO," imbuhnya.

Ia menyebut, Mahfud akan segera menindaklanjuti permintaan dari pansus. Menurut dia, Mahfud akan segera melakukan koordinasi dengan kepolisian dan seluruh pihak terkait.

"Beliau akan ambil respon secepatnya, bila perlu sebelum tanggal 1 Desember dibebaskan," ujar Filep.

Baca juga: Menhan: Pembacok TNI hingga Tewas Menyaru Jadi Mahasiswa Papua

Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma juga meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan kelompok di Papua. Termasuk dengan kelompok yang berseberangan dan pro Papua merdeka.

"Pemerintah harus membuka diri dan DPD menyarankan membuka diri untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang bersebrangan sekalipun itu dalam rangka untuk membangun satu komunikasi yang lebih jauh ke depan dan Pak Menko sangat sepakat dengan kita," ujarnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X