Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Jokowi Maju Pilkada, Gerindra dan PKS: Lumrah, Itu Hak Mereka

Kompas.com - 04/12/2019, 18:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan tanggapan atas majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon kepala daerah Pilkada 2020.

Menurut Andre, anak dan menantu Jokowi memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat.

"Menurut saya hal yang lumrah saja itu. Mengapa? Sepanjang memang WNI, mereka punya hak untuk maju, dipilih dan memilih. Tinggal dikembalikan saja ke rakyat apakah mau memilih mereka berdua atau enggak," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Soal Bobby Nasution Jadi Wali Kota Medan, Partai Golkar Akan Adakan Pertemuan Ketiga

Namun, jika ada pihak yang menyebut mulai ada politik dinasti di keluarga Jokowi, hal tersebut juga wajar.

"Kalau ada yang bilang ini politik dinasti, ya ini hal lumrah juga. Bahwa belum tentu Mas Gibran dan Mas Bobby bisa menang di Pilkada Solo dan Medan. Kita tunggu saja akhirnya seperti apa," kata Andre.

Senada dengan Andre, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengatakan majunya dua anggota keluarga Jokowi tidak lepas dari hak untuk memilih dan dipilih rakyat.

Namun, Mardani mengingatkan bahwa semangat reformasi adalah memerangi tindakan nepotisme.

Baca juga: Bobby Nasution Sudah Bicara ke Jokowi Terkait Rencana Maju Jadi Calon Wali Kota Medan

Dirinya menyarankan gejala nepotisme sebaiknya tidak kembali muncul.

"Saya sedih kalau trennya nepotisme muncul lagi. Lebih baik kita coba belajar dari sejarah, cari yang merit system dan itu sangat baik," tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

Saat disinggung apakah gejala nepotisme tampak di keluarga Jokowi, Mardani enggan menegaskan.

"Saya tidak ingin judgement. Semua orang berhak. Kalau sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Tapi setiap orang punya hak untuk maju gitu," katanya.

Baca juga: Pengamat Politik: Gibran Terlalu Ngebet Maju Pilkada Solo

Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan akan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Surakarta di Pilkada Solo 2020 melalui DPD PDI-P Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Gibran seusai mengisi Talkshow Bisnis di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2019).

"Saya (daftar) di Semarang," kata Gibran.

Kapan dirinya akan mendaftar, Gibran mengaku masih menunggu informasi dari DPD PDI-P Jateng.

Baca juga: Gerindra Atur Pertemuan untuk Jodohkan Gibran dengan Cucu Bung Karno dalam Pilkada Solo

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com