Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Oposisi di Pusat, Tidak di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kompas.com - 04/12/2019, 15:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP PKS, Rabu (4/12/2019), menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Sahid, Jakarta.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ada tiga poin penting yang akan dibahas di dalam rakernas yang dihadiri seluruh anggota DPRD provinsi itu.

"Pertama, kami ingin menegaskan bahwa oposisi itu di pusat (DPP). Tapi di provinsi, kabupaten dan kota, punya kebebasan dalam menjalin komunikasi," ujar Mardani saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: PKS: Bravo untuk Pak Jokowi...

Ia mencontohkan, di politik nasional, PKS tidak bekerjasama dengan PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem.

Namun, bukan berarti politik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga demikian. PKS pada tingkat itu diperkenankan menjalin kerjasama politik dengan partai politik manapun.

"Misalnya dalam membangun koalisi (untuk Pilkada) 2020 itu dibolehkan," lanjut dia.

Baca juga: Beda dengan Sekjen, Ketua DPP Sebut Berkarya Tak Gabung Oposisi Bersama PKS

Kedua, DPP PKS akan memaparkan fokus strategi legislasi nasional selama lima tahun ke depan.

Hal ini bertujuan agar garis perjuangan PKS dalam urusan legislasi, baik pusat dan daerah sejalan.

"Ketiga, nanti juga akan dibahas persiapan untuk Pilkada 2020," tambah Mardani. 

 

Kompas TV

Bareskrim Mabes Polri menolak laporan anggota DPP FPI Amir Hasanudin terhadap pendakwah Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq. Kuasa hukum Amir, Aziz Yanuar menyebut, berkas yang diajukan kurang.

"Kita sudah diskusi oleh pihak penyidik, mereka siap menerima. Akan tetapi, ada salah satu syarat yang tadi kurang yakni terjemahan karena itu bahasa Jawa. Itu tadi sudah kita sudah kita koordinasi dengan penerjemah. Insya Allah besok jadi." Ujar Aziz kepada wartawan, Selasa (3/12/19).

Sebelumnya, anggota DPP Front Pembela Islam melaporkan kasus dugaan penistaan agama ke Bareskim Mabes Polri. Penistaan agama ini diduga dilakukan oleh Muwafiq dan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW.

#GusMuwafiq #PenistaanAgama #FPI

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media sosial Kompas TV: 
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 
Twitter: https://twitter.com/KompasTV 
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com