Indonesia Diharapkan Mulai Kaji Penggunaan Teknologi Pungut Hitung untuk Pemilu Masa Depan

Kompas.com - 03/12/2019, 15:15 WIB
Peneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan hasil survei kinerja KPU dan Bawaslu di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016). Lutfy Mairizal PutraPeneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan hasil survei kinerja KPU dan Bawaslu di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Heroik Pratama berharap Indonesia, melalui pemangku kepentingan terkait, mulai mengkaji penggunaan teknologi pungut hitung dalam Pemilu di masa depan nanti.

"Kami berharap setiap pihak untuk mengkaji sejauh mana potensi penerapannya serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan secara matang sebelum mengadopsi teknologi tertentu dalam Pemilu," kata Heroik dalam diskusi bertajuk "Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia" di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Heroik menyatakan, teknologi pungut hitung pada dasarnya bermacam-macam, seperti Direct Recording Electronic, Electronic Ballot Printer, E-Pens, Internet Voting hingga E-Recap.

"Kami tidak mendesak penggunaan perangkat teknologi tertentu melainkan untuk lebih mendesak dilakukan kajian dan persiapan matang sebelum menerapkan teknologi Pemilu tertentu," katanya.

Sementara itu, peneliti Perludem lainnya, Nurul Amalia Salabi, menyatakan, ada sejumlah aspek pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan teknologi untuk mendukung Pemilu.

Baca juga: Ketua KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu Masih Prosedural, Bukan Substansial

Mulai dari proses uji coba hingga pengakuan dari masyarakat untuk KPU bahwa teknologi yang terpilih bisa dipercaya.

"Artinya teknologi pungut hitung tidak serta merta langsung diterapkan di tingkat nasional tapi bisa juga mulai bertahap," kata dia.

Selain itu, penggunaan teknologi pungut hitung harus didukung regulasi yang memadai dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

Sehingga, penyelenggara Pemilu harus komunikatif hingga perlunya mekanisme audit yang disepakati seluruh pihak.

Baca juga: Ditanya Wacana Pilpres Tak Langsung, Ketua KPU Klaim Keberhasilan Pemilu

Ia menyatakan teknologi pungut hitung bisa ditujukan untuk menyelesaikan masalah kepemiluan, menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan inklusivitas.

Namun, penerapannya bisa menjadi masalah jika tidak semua prinsip penerapan teknologi pungut hitung ditaati dan dipersiapkan dengan baik.

"Oleh karena itu, sebelum menerapkan teknologi pungut hitung, penting untuk melakukan pengkajian yang mendalam dan persiapan yang sangat matang," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X