Indonesia Diharapkan Mulai Kaji Penggunaan Teknologi Pungut Hitung untuk Pemilu Masa Depan

Kompas.com - 03/12/2019, 15:15 WIB
Peneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan hasil survei kinerja KPU dan Bawaslu di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016). Lutfy Mairizal PutraPeneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan hasil survei kinerja KPU dan Bawaslu di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Heroik Pratama berharap Indonesia, melalui pemangku kepentingan terkait, mulai mengkaji penggunaan teknologi pungut hitung dalam Pemilu di masa depan nanti.

"Kami berharap setiap pihak untuk mengkaji sejauh mana potensi penerapannya serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan secara matang sebelum mengadopsi teknologi tertentu dalam Pemilu," kata Heroik dalam diskusi bertajuk "Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia" di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Heroik menyatakan, teknologi pungut hitung pada dasarnya bermacam-macam, seperti Direct Recording Electronic, Electronic Ballot Printer, E-Pens, Internet Voting hingga E-Recap.


"Kami tidak mendesak penggunaan perangkat teknologi tertentu melainkan untuk lebih mendesak dilakukan kajian dan persiapan matang sebelum menerapkan teknologi Pemilu tertentu," katanya.

Sementara itu, peneliti Perludem lainnya, Nurul Amalia Salabi, menyatakan, ada sejumlah aspek pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan teknologi untuk mendukung Pemilu.

Baca juga: Ketua KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu Masih Prosedural, Bukan Substansial

Mulai dari proses uji coba hingga pengakuan dari masyarakat untuk KPU bahwa teknologi yang terpilih bisa dipercaya.

"Artinya teknologi pungut hitung tidak serta merta langsung diterapkan di tingkat nasional tapi bisa juga mulai bertahap," kata dia.

Selain itu, penggunaan teknologi pungut hitung harus didukung regulasi yang memadai dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

Sehingga, penyelenggara Pemilu harus komunikatif hingga perlunya mekanisme audit yang disepakati seluruh pihak.

Baca juga: Ditanya Wacana Pilpres Tak Langsung, Ketua KPU Klaim Keberhasilan Pemilu

Ia menyatakan teknologi pungut hitung bisa ditujukan untuk menyelesaikan masalah kepemiluan, menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan inklusivitas.

Namun, penerapannya bisa menjadi masalah jika tidak semua prinsip penerapan teknologi pungut hitung ditaati dan dipersiapkan dengan baik.

"Oleh karena itu, sebelum menerapkan teknologi pungut hitung, penting untuk melakukan pengkajian yang mendalam dan persiapan yang sangat matang," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Terkait Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Terkait Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X