Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Kompas.com - 08/11/2019, 16:22 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menanggapi wacana pilkada tidak langsung yang muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pilkada langsung banyak mudaratnya.

Menurut Titi, sekalipun sistem pilkada dibuat tidak langsung, belum tentu menjawab persoalan yang dipermasalahkan Tito.

Perubahan mekanisme pilkada, kata dia, harus diikuti dengan pembenahan dan perbaikan berbagai aspek.

Baca juga: Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, antara Partisipasi Publik hingga Politik Uang

"( Pilkada tidak langsung) ini tidak menyelesaikan persoalan," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

"Selama misalnya problem kerangka hukum dan aturan main tidak dibenahi, manajemennya tidak diperbaiki, penegakkan hukumnya masih lemah, maka pilkada tidak langsung pun akan tetap melahirkan permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan atau yang menjadi keberatan," lanjutnya.

Titi mengakui, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pilkada. Ia pun mengamini pernyataan Tito bahwa evaluasi pilkada diperlukan.

Namun, menurut Titi, evaluasi tidak bisa ditempuh dengan pendekatan parsial, apalagi pendekatan yang sifatnya pragmatis. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan apa yang sesungguhnya akar persoalan dari penyelenggaraan pilkada.

"Misalnya politik biaya tinggi, politik biaya tinggi itu apakah implikasi dari pilkada langsung ataukah dia dampak dari aturan yang tidak tegas, penegakkan hukum yang tidak konsisten, aparat yang tidak berkomitmen melakukan keadilan pemilu, pendanaan kampanye yang tidak dibatasi, politik uang yang cenderung dibiarkan melalui aturan yang lemah," ujar Titi.

Alih-alih mengubah sistem pilkada, Titi mengatakan, bisa lebih dulu dimulai dengan memperbaiki kualitas pilkada itu sendiri.

Baca juga: Politisi PKS Nilai Pilkada Langsung Perkuat Posisi Kepala Daerah

Misalnya, memperbaiki kerangka hukumnya, memperbaiki proses dan manajemen pelaksanaannya, hingga mendesain partai politik menjadi transparan sehingga memungkinkan masyarakat memberikan masukan.

Selain itu, penyelesaian masalah hukum pilkada dan penenganan pelanggarannya juga harus bisa mrnjamin kompetisi yang adil dan setara.

Termasuk, penyelenggara pilkada juga didesain untuk menjadi penyelenggara yang netral, independen dan profesional.

"Jadi jangan ibarat kemudian ibarat kita sakit, yang sakit adalah kepala, lalu kaki diamputasi," kata Titi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Nasional
BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

Nasional
Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X