Perludem: Mengubah Sistem Pilkada Tak Selesaikan Persoalan

Kompas.com - 08/11/2019, 16:22 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menanggapi wacana pilkada tidak langsung yang muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pilkada langsung banyak mudaratnya.

Menurut Titi, sekalipun sistem pilkada dibuat tidak langsung, belum tentu menjawab persoalan yang dipermasalahkan Tito.

Perubahan mekanisme pilkada, kata dia, harus diikuti dengan pembenahan dan perbaikan berbagai aspek.

Baca juga: Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, antara Partisipasi Publik hingga Politik Uang

"(Pilkada tidak langsung) ini tidak menyelesaikan persoalan," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

"Selama misalnya problem kerangka hukum dan aturan main tidak dibenahi, manajemennya tidak diperbaiki, penegakkan hukumnya masih lemah, maka pilkada tidak langsung pun akan tetap melahirkan permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan atau yang menjadi keberatan," lanjutnya.

Titi mengakui, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pilkada. Ia pun mengamini pernyataan Tito bahwa evaluasi pilkada diperlukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut Titi, evaluasi tidak bisa ditempuh dengan pendekatan parsial, apalagi pendekatan yang sifatnya pragmatis. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan apa yang sesungguhnya akar persoalan dari penyelenggaraan pilkada.

"Misalnya politik biaya tinggi, politik biaya tinggi itu apakah implikasi dari pilkada langsung ataukah dia dampak dari aturan yang tidak tegas, penegakkan hukum yang tidak konsisten, aparat yang tidak berkomitmen melakukan keadilan pemilu, pendanaan kampanye yang tidak dibatasi, politik uang yang cenderung dibiarkan melalui aturan yang lemah," ujar Titi.

Alih-alih mengubah sistem pilkada, Titi mengatakan, bisa lebih dulu dimulai dengan memperbaiki kualitas pilkada itu sendiri.

Baca juga: Politisi PKS Nilai Pilkada Langsung Perkuat Posisi Kepala Daerah

Misalnya, memperbaiki kerangka hukumnya, memperbaiki proses dan manajemen pelaksanaannya, hingga mendesain partai politik menjadi transparan sehingga memungkinkan masyarakat memberikan masukan.

Selain itu, penyelesaian masalah hukum pilkada dan penenganan pelanggarannya juga harus bisa mrnjamin kompetisi yang adil dan setara.

Termasuk, penyelenggara pilkada juga didesain untuk menjadi penyelenggara yang netral, independen dan profesional.

"Jadi jangan ibarat kemudian ibarat kita sakit, yang sakit adalah kepala, lalu kaki diamputasi," kata Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.