Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp 25-30 Miliar Saat Pilkada Halaman 3

Kompas TV

Aparat gabungan TNI-Polri kembali melakukan kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB pimpinan Puron Wenda di wilayah Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Kontak tembak terjadi minggu 1 Desember yang merupakan hari pergerakan papua merdeka.

Dari kontak tembak tersebut aparat gabungan TNI-Polri berhasil merebut sepucuk senjata jenis revolver dan menewaskan 2 anggota KKB.

Kejadian berawal dari laporan masyarakat tentang keberadaan KKB kepada aparat TNI-Polri yang sedang melakukan bakti sosial bagi-bagi sembako dengan masyarakat setempat. Aparat gabungan menyisir lokasi yang dilaporkan warga yang disambut tembakan dari KKB.

#KKB #OPM #KontakSenjata

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Penulis Dian Erika Nugraheny

Editor Fabian Januarius Kuwado

Sementara itu, lanjut dia, anggaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah pun besar.

Rata-rata paslon yang mengikuti pilkada harus menyiapkan dana sekitar Rp 20 miliar.

"Untuk paslon itu sendiri mungkin rata-rata minimal sekitar Rp 20 miliar habis untuk pilkada," tambah Akbar.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan salah satu alasan dirinya mengusulkan evaluasi pilkada secara langsung adalah karena biaya politik yang tinggi.

Tito menjelaskan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi. Sebab, tidak ada yang gratis dalam pilkada langsung.

Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada.

"Untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019) lalu.