Wapres Ma'ruf: Tarif PDAM Terlalu Rendah, Populis, Terkadang Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, tarif air yang ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama ini terlalu rendah dan cenderung politis.

"Saya mendengar bahwa tarif yang diterapkan oleh PDAM masih sangat rendah. Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubiknya. Di Bogor bahkan hanya Rp 4.500," kata Ma'ruf saat membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadangkala politis," ucap dia.

Baca juga: PDAM Surabaya Terapkan ISO Antisuap, Apa Itu?

Ia mengatakan, dengan kondisi ini, tidak mengherankan PDAM mengalami kerugian hingga 40 persen karena tarif yang diberlakukan dibawah nilai full cost recovery (FCR).

Akibatnya, PDAM tak bisa meningkatkan cakupan wilayah pelayanan secara masif.

Hal itu membuat masyarakat di daerah yang tak terjangkau pelayanan PDAM bergantung pada air minum dalam kemasan (AMDK) untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari.

Ia juga menyampaikan, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional BPS pada Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen. Padahal, harga AMDK rata-rata mencapai Rp 2 juta per meter kubiknya.

Baca juga: Korupsi Pipa PDAM Palopo Rugikan Negara Rp 5,5 M, 7 Orang Jadi Tersangka

Ia berharap, ke depannya penentuan tarif PDAM dilakukan secara terukur dan mempertimbangkan nilai keekonomian sehingga PDAM bisa memperluas cakupan wilayah pelayanannya.

"Saya meyakini, melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM (sistem penyediaan air minum) untuk masyarakat dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian dapat dilakukan," papar Ma'ruf.

"Hal ini dapat menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat," kata mantan Rais Aam PBNU itu.