Wacana Presiden Dipilih MPR, Pakar Ingatkan soal Konsesus pada Awal Reformasi

Kompas.com - 01/12/2019, 17:56 WIB
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan konsesus bersama sejak awal reformasi, yaitu memperkuat sistem presidensial.

Ia menilai, wacana pemilihan presiden digelar secara tidak langsung dan dikembalikan ke MPR seperti lagu lama dan kontraproduktif bagi penguatan demokrasi.

"Lagi-lagi fokus kita selalu mengulang hal hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal reformasi. Kenapa kemudian konsensus itu diutak-atik kembali lagi," kata Bayu saat dihubungi, Minggu (1/12/2019).

Ia mengingatkan, jika wacana ini dikembangkan, demokrasi di Indonesia justru akan mengalami kemunduran.

Sebab, kandidat presiden hanya sibuk memenangkan hati anggota parlemen daripada memenangkan hati rakyat.

"Artinya kekuasaan hanya berada di sekitaran itu-itu saja. Padahal dengan pemilihan langsung ini pertanggungjawabannya langsung ke rakyat, kalau kinerja enggak baik dan enggak memuaskan ya rakyat enggak memilih lagi di periode berikutnya, atau memilih partai yang mengusung presiden yang dianggap gagal," kata dia.

Baca juga: Wacana Presiden Dipilih MPR Dianggap Lagu Lama

"Dan traumatik 32 tahun itu (era Orde Baru) masih membekas di kita. Bagaimana kemudian demokrasi, perputaran kekuasaan hanya di elite saja," sambung Bayu.

Ia menyarankan elite politik tak perlu lagi mengembangkan wacana seperti itu. Elite politik yang terpilih lewat Pemilu 2019 disarankannya fokus bekerja demi membuktikan janji-janji kampanye ke rakyat.

"Bukan malah bahas wacana utak-atik sistem pemilihan. Kan pemilu baru berjalan, pemerintahan baru terbentuk, semua harusnya fokus bekerja. Bukan kita sibuk utak-atik sistem pemilihan. Justru harusnya hal yang dianggap belum memperkuat itu yang dievaluasi, soal sistem pemilunya, bukan konsesusnya yang kita ubah," ujar Bayu.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember ini menganggap elite politik seperti gagal memahami prioritas mereka jika sibuk mengembangkan wacana tersebut.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X