Kompas.com - 27/11/2019, 07:38 WIB
Ilustrasi HAM SHUTTERSTOCK/210229957Ilustrasi HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mekanisme penuntasan melalui KKR diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta keluarganya.

Sebab, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu karena tidak memberikan kepastian hukum.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari berpendapat, pemerintah harus tetap membuka peluang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur hukum atau pengadilan.

"Penuntasan kasus harus berjalan paralel. Tetap harus disediakan kemungkinan untuk mekanisme peradilan itu berjalan," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Anggota Komisi III: KKR Harus Ungkap Kebenaran atas Kasus HAM Masa Lalu

Menurut Taufik, penuntasan kasus HAM masa lalu melalui pengadilan perlu dilakukan untuk menghentikan praktik impunitas atau kejahatan yang terjadi tanpa ada penyelesaian melalui proses pemidanaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, opsi penuntasan melalui KKR diambil ketika terdapat kesulitan dalam hal pembuktian di pengadilan, misalnya, kurangnya alat bukti atau keterangan saksi atas sebuah kasus.

"Ketika ada pelanggaran masa lalu tidak dituntaskan maka akan terjadi impunitas, sebuah kejahatan tanpa ada penyelesaian," kata Taufik.

"Tapi di sisi lain kita juga harus membuka peluang ketika ada kesulitan dalam hal membawa ke pengadilan ada ruang lain yaitu pengungkapan kebenaran melalui KKR," ucap dia.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Pengadilan HAM dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.

Merujuk pada catatan Kejaksaan Agung, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan. Sebanyak 8 kasus terjadi sebelum terbitnya UU Pengadilan HAM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.