Pimpinan Komisi III Pertanyakan Grasi untuk Annas Maamun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo memberikan grasi berupa pemotongan masa tahanan kepada mantan Gubernur Riau Annas Maanum.

Desmond melihat tak ada alasan jelas dari Jokowi untuk memberikan grasi kepada Annas. Itu menjadikan pemberian grasi itu tak logis, bernuansa politis, dan tak layak. 

Jika grasi diberikan karena unsur politis, Desmond mengatakan, itu bertentangan dengan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

"Nah kalau ini tidak logis, ada unsur politik dan macam-macam, itu menurut saya ini (grasi) tidak layak gitu loh," kata Desmond saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: ICW Nilai Alasan Jokowi Beri Grasi untuk Eks Gubernur Riau Tak Jelas

"Yang paling pasti bahwa, kalau ini diberikan sesuatu yang dengan tidak ada parameter yang jelas, sakit dan macam-macam, itu berarti pemerintah ini tidak sensitif dengan pemberantasan korupsi," sambungnya.

Desmond mengatakan, Jokowi harus menjelaskan alasan pemberian grasi kepada terpidana korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau tersebut.

Desmond tak mempermasalahkan apabila pemberian grasi didasari pada unsur kesehatan Annas.

"Kalau alasan sakit dan memenuhi syarat, ya enggak masalah, grasi bisa lebih dari satu tahun. Kalau memang itu logis," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Desmond mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait pemberian grasi tersebut pada rapat kerja, Kamis (28/11/2019).

Menurut Desmond, Menkumham menjadi salah satu pihak yang memberikan rekomendasi, sehingga presiden menyetujui pemberian grasi kepada Annas Maamun.

"Insya Allah hari Kamis kan ada rapat komisi III dengan Menkumham nanti akan saya tanyakan lagi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Annas Maamun yang merupakan terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan, grasi tersebut ditetapkan pada 25 Oktober 2019 lalu.

"Bahwa memang benar, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019," kata Ade dalam siaran pers, Selasa (26/11/2019).

Ade menuturkan, grasi yang diberikan berupa pemotongan masa hukuman selama satu tahun.

Artinya, Annas hanya akan menjalani enam tahun masa hukuman kendati divonis tujuh tahun dalam upaya kasasinya.

Baca juga: Eks Gubernur Riau Annas Maamun Ajukan Grasi karena Uzur dan Sakit-sakitan

Annas, kata Ade, tetap diwajibkan membayar hukuman denda sebesar Rp 200 juta yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan adanya grasi ini, Annas yang kini ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung diprediksi akan bebas pada Oktober 2020 tahun depan.

"Menurut data pada sistem database Pemasyarakatan, bebas awal 3 Oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 (satu) tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020, dan denda telah dibayar tanggal 11 Juli 2016," ujar Ade.