Pimpinan Komisi III Pertanyakan Grasi untuk Annas Maamun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo memberikan grasi berupa pemotongan masa tahanan kepada mantan Gubernur Riau Annas Maanum.

Desmond melihat tak ada alasan jelas dari Jokowi untuk memberikan grasi kepada Annas. Itu menjadikan pemberian grasi itu tak logis, bernuansa politis, dan tak layak. 

Jika grasi diberikan karena unsur politis, Desmond mengatakan, itu bertentangan dengan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

"Nah kalau ini tidak logis, ada unsur politik dan macam-macam, itu menurut saya ini (grasi) tidak layak gitu loh," kata Desmond saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: ICW Nilai Alasan Jokowi Beri Grasi untuk Eks Gubernur Riau Tak Jelas

"Yang paling pasti bahwa, kalau ini diberikan sesuatu yang dengan tidak ada parameter yang jelas, sakit dan macam-macam, itu berarti pemerintah ini tidak sensitif dengan pemberantasan korupsi," sambungnya.

Desmond mengatakan, Jokowi harus menjelaskan alasan pemberian grasi kepada terpidana korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau tersebut.

Desmond tak mempermasalahkan apabila pemberian grasi didasari pada unsur kesehatan Annas.

"Kalau alasan sakit dan memenuhi syarat, ya enggak masalah, grasi bisa lebih dari satu tahun. Kalau memang itu logis," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Desmond mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait pemberian grasi tersebut pada rapat kerja, Kamis (28/11/2019).

Menurut Desmond, Menkumham menjadi salah satu pihak yang memberikan rekomendasi, sehingga presiden menyetujui pemberian grasi kepada Annas Maamun.