Tito Karnavian: Terorisme di Indonesia Sulit Diatasi jika Konflik Timteng Masih Ada

Kompas.com - 26/11/2019, 11:07 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat memberikan materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMendagri Tito Karnavian saat memberikan materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menilai persoalan terorisme di Indonesia masih akan sulit diatasi jika konflik di Timur Tengah masih ada.

Menurut dia, persoalan terorisme di Indonesia erat kaitannya dengan konflik yang terjadi di kawasan negara-negara Islam tersebut.

"Saya dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa problem of terrorism in Indonesia is not going to be over, as long as the center of gravity in the Middle East still going on," ujar Tito saat memberikan materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

"Jadi sepanjang terjadi konflik di dunia Islam, baik di Afganistan, di Timur Tengah, di Suriah, di Irak dan lain-lain, maka the rest of the world akan menghadapi tumpahan permasalahan, " ucap Tito.

Baca juga: Puji Data Dukcapil, Tito Karnavian Sebut Pengungkapan Kasus Terorisme Jadi Lebih Mudah

Tito yang pernah menjabat Kapolri dan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror ini menilai kondisi di Indonesia pun sama.

Indonesia, lanjut dia, hanya bisa mengurangi dampak dari adanya konflik tersebut. Akan tetapi, Tito menilai tetap sulit untuk menyelesaikan masalah terorisme.

"Yang hanya bisa kita lakukan adalah how to reduce, mengurangi dampaknya. Tapi untuk menyelesaikan, bagi saya akan sangat sulit untuk soal terorisme sepanjang konflik-konflik di dunia Islam masih ada," tutur Tito menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengaku belum bisa memprediksi Indonesia bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme.

"Memprediksinya (Indonesia terbebas dari radikalisme dan terorisme) harus matang. Diprediksi bisa, tapi butuh cukup waktu karena dinamikanya berubah-ubah," kata Asisten Deputi Penanganan Konflik Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Erwin Chahara Rusmana, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Butuh Waktu Panjang Indonesia Bebas Radikalisme dan Terorisme

Menurut dia, untuk memprediksi Indonesia bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme perlu ketelitian dan pemetaan yang matang.

Sebab, sebagai kementerian koordinasi yang membawahi 13 kementerian, pihaknya tidak terjun langsung dalam tataran teknis penuntasan persoalan radikalisme dan terorisme.

Karena itu, Kemenko Polhukam hanya menargetkan secepatnya Indonesia terbebas dari persoalan radikalisme dan terorisme.

"Butuh mapping, penelusuran, anggaran, peningkatan kemampuan aparatur. Karena dinamika mereka (radikalisasi dan terorisme) sangat tinggi, dinamika influence ini sangat kuat. Targetnya ingin secepatnya, tapi dinamika di lapangan akan bisa memengaruhi dari sisi global," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X