Dugaan Suap Rp 3,55 Miliar ke Eks Dirut PTPN III: Dari Susun Kontrak, Kode Transaksi, hingga Uang ke KPPU

Kompas.com - 26/11/2019, 06:49 WIB
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo (FMT) Pieko Njotosetiadi menyuap mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan sebesar 345.000 dollar Singapura atau setara Rp 3,55 miliar. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANJaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo (FMT) Pieko Njotosetiadi menyuap mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan sebesar 345.000 dollar Singapura atau setara Rp 3,55 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo (FMT) Pieko Njotosetiadi menyuap mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan sebesar 345.000 dollar Singapura atau setara Rp 3,55 miliar.

Penerimaan itu melalui mantan Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.

Hal itu disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/11/2019).

"Terdakwa Pieko Njotosetiadi melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu memberi uang tunai sebesar 345.000 dollar Singapura atau setara dengan Rp 3.550.935.000 atau sekitar jumlah itu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Dolly Parlagutan Pulungan selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III," kata jaksa Ali Fikri saat membaca surat dakwaan.

Atas perbuatannya, Pieko didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada perkara ini, Dolly dan Kadek masih berstatus sebagai tersangka.

Berawal dari penyusunan konsep kontrak

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jaksa memaparkan, pada awalnya sekitar bulan September 2018 dengan tujuan menstabilkan harga pasar gula, I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PTPN III menyusun kebijakan pola pemasaran bersama gula petani dan gula PTPN seluruh Indonesia dalam bentuk kontrak jangka panjang (long term contract).

Kontrak ini mewajibkan pembeli gula membeli gula dalam ikatan perjanjian dengan PTPN III (Persero) dengan harga yang ditentukan setiap bulan sesuai jumlah pembelian untuk mencegah permainan dari pembeli gula yang hanya membeli saat harga gula murah dan tidak membeli saat harga mahal.

Konsep itu kemudian dibawa ke Dolly dan jajaran direksi.

Dolly memutuskan konsep LTC digunakan dalam sistem penjualan gula tahun 2019, yakni yang semula diserahkan ke masing-masing PTPN menjadi dikoordinasikan oleh PTPN III (Persero) selaku holding company.

"Pada tanggal 10 Mei 2019 I Kadek Kertha Laksana mengirimkan surat penawaran pembelian gula dengan mekanisme LTC kepada beberapa perusahaan," kata jaksa.

Salah satunya ke perusahaan Pieko, PT FMT. Dalam penawaran itu juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi perusahaan apabila berminat dalam kontrak ini.

Baca juga: Dirut PTPN III Diduga Terima Fee 345.000 Dollar Singapura Terkait Distribusi Gula

Namun, kata jaksa, dari seluruh persyaratan LTC itu, hanya perusahaan milik Pieko yang mampu memenuhi persyaratan.

Karena, perusahaan lainnya keberatan dengan syarat yang ditetapkan PTPN III.

"Terutama atas syarat diharuskan membeli gula di PTPN yang sudah ditentukan dan diharuskan membayar uang muka 40 persen dari harga gula yang ditawarkan," kata jaksa.

Selanjutnya, dilakukan persetujuan kontrak antara perusahaan Pieko dan perusahaan Dolly. Langkah ini ditindaklanjuti dengan surat perintah setor dan delivery order oleh masing-masing PTPN.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nasional
Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Nasional
Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Nasional
Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Nasional
Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Nasional
Pemerintah Usulkan Pemilu Mei 2024, PAN Harap Tanggal Pelaksanaan Segera Disepakati

Pemerintah Usulkan Pemilu Mei 2024, PAN Harap Tanggal Pelaksanaan Segera Disepakati

Nasional
Masih Berharap Presiden Bersikap atas Pemecatan Pegawai KPK, MAKI: Saya Yakin Pak Jokowi Mendengar Aspirasi

Masih Berharap Presiden Bersikap atas Pemecatan Pegawai KPK, MAKI: Saya Yakin Pak Jokowi Mendengar Aspirasi

Nasional
Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Nasional
Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Bagaimana Kondisi WNI di Singapura?

Lonjakan Kasus Covid-19, Bagaimana Kondisi WNI di Singapura?

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Nasional
Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

Nasional
Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Nasional
Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.