KUHP dan KUHAP Digugat ke MK karena Putusan Hakim soal Aset First Travel

Kompas.com - 25/11/2019, 18:19 WIB
Pengacara Pitra Romadoni mengajukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPengacara Pitra Romadoni mengajukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara bernama Pitra Romadoni mengajukan judicial review (JR) terhadap dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua pasal tersebut dianggap menjadi dasar bagi hakim yang memutuskan bahwa aset  First Travel disita dan selanjutnya diserahkan kepada negara.

"Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara (Pidana). Pasal tersebut adalah dasar hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan perkara First Travel," kata Pitra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Menurut Pitra, kedua pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 28 D, 28 I dan 28 H, yang menjamin hak perlindungan dan kepastian hukum warga negara.

Baca juga: Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Pasal 28 D ayat (1) dan (2) mengatakan, setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yamg sama di hadapan hukum.

Sedangkan, pada Pasal 28 H ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Oleh karena itu, Pitra menyebutkan, seharusnya aset First Travel bukan jatuh kepada negara, melainkan pada korban penipuan jasa penyedia umrah itu.

"Ini kan hak milik para korban. Jadi UUD 1945 telah memberikan kepastian hukum kepada para korban First Travel ini," ujarnya.

Pitra mengatakan, dirinya banyak menerima aduan dan keluhan dari para korban First Travel terkait hal ini.

Baca juga: Anggota Komisi III Sebut Akan Panggil MA Dalami Putusan First Travel

Oleh karena itu, ia berharap, majelis hakim MK dapat mengabulkan permohonannya.

"Harapan saya dengan uji materi ini hakim konstitusi memutuskan perkara ini dengan merevisi atau melakukan JR terhadap Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP agar bisa menjadi novum ataupun bukti baru bagi seluruh jemaah korban First Travel. Karena solusi terakhir cuma novumnya itu bukti baru melalui JR," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung bahwa aset First Travel dirampas negara.

Terkait hal itu, kuasa hukum korban First Travel mengatakan, pihaknya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam waktu dekat.

"Klien kami dalam waktu dekat akan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI," kata Chief Communications DNT Lawyers, Dominique dalam siaran pers, Selasa (19/11/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X