Waketum Gerindra Prediksi Pertamina Jadi Batu Lompatan Ahok Sebelum Jadi Menteri

Kompas.com - 25/11/2019, 17:25 WIB
Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKomisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memprediksi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak akan lama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut Arief, Ahok akan menduduki posisi jabatan publik di Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya saat ini.

"Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja, untuk mengembalikan Ahok dalam jabatan publik," kata Arief melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (25/11/2019).

"Dengan demikian akan mudah untuk Ahok yang memang punya integritas dan kejujuran dalam bekerja untuk bisa membantu Joko Widodo di kabinetnya," ujar Arief.


Baca juga: Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina

Keyakinan itu merujuk pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan saat siding paripurna MPR pada 20 Oktober lalu.

Saat itu, Jokowi menyatakan tidak akan memberi ampun kepada menteri yang tidak serius dalam bekerja. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopotnya.

Ia pun meyakini akan terjadi pergantian struktur kabinet tahun depan bila terbukti ada menteri yang tidak bekerja dengan baik.

Di samping itu, juga karena adanya persaingan antar-elite partai politik yang turut mengakibatkan terjadinya reshuffle kabinet.

"Apalagi Joko Widodo itu presiden yang selalu bekerja berdasarkan data data dan berorientasi selalu pada hasil kinerja. Jadi Ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan," ucap Arief.

Baca juga: Ahok Minta Bantuan dari Masyarakat Awasi Kinerja Pertamina

Untuk diketahui, Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama saat masih memimpin DKI Jakarta. Ketika Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ahok menjadi wakil gubernur.

Setelah Jokowi melenggang ke Istana, Ahok menggantikan posisi Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta.

Arief menilai, Jokowi membutuhkan sosok seperti Ahok untuk membantunya dalam bekerja.

"Karena Joko Widodo untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak Ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Joko Widodo untuk kesuksesan program-program pemerintahan Joko Widodo," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X