PDI-P Berharap Ahok Langsung Tancap Gas Bersama Pertamina

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berharap, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung tancap gas setelah dipercaya mengisi posisi Komisaris Utama PT Pertamina.

Hasto mengatakan, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pertamina menjadi pusat perusahaan pengelola sumber daya energi.

Karena itu, Hasto menanti gebrakan Ahok dalam membangun kekuatan memajukan Pertamina.

"Maka kami berharap Pertamina menjadi pelopor di dalam konsolidasi industri migas dari hulu ke hilir," ujar Hasto kepada Kompas.com di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2019).

Baca juga: Ahok Jadi Komisaris Pertamina, PA 212: Tidak Masalah...

Dengan demikian, kata Hasto, apa yang jadi keinginan partai dalam menugaskan Ahok dapat terwujud, yakni melakukan percepatan penyatuan kekuatan dalam berbagai sisi Pertamina, seperti bisnis dan keuangan.

"Termasuk strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal dan kami percaya bahwa Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik," kata dia. 

Hasto kembali menegaskan bahwa posisi Ahok sebagai komisaris utama tak mewajibkannya mundur dari partai politik.

Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Ahok tidak wajib mundur dari PDI-P.

"PDI-P taat asas, kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan Pak Menteri BUMN (Erick Tohir) sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya PDI-P akan ikut UU, itu sikap PDI-P," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," kata dia.

Baca juga: Berapa Kompensasi yang Diterima Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina?

Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.