Sidang Praperadilan 6 Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Kembali Ditunda

Kompas.com - 25/11/2019, 15:56 WIB
Suasana sidang praperadilan enam tersangka pengibar bendera Bintang Kejora terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang praperadilan enam tersangka pengibar bendera Bintang Kejora terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan praperadilan yang diajukan enam orang tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora pada aksi demonstrasi di depan Istana Negara kembali ditunda karena Polda Metro Jaya selaku pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan, Senin (25/11/2019).

Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agus Widodo menyatakan, pihaknya memberi waktu satu pekan bagi Polda Metro Jaya untuk menghadiri persidangan selanjutnya pada Senin (2/12/2019) pekan depan.

"Kami berikan panggilan terakhir dengan peringatan kepada termohon untuk hadir satu minggu ke depan," kata Agus dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin siang.

Baca juga: Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Agus menuturkan, apabila pihak tergugat kembali tidak hadir pada sidang pekan depan maka sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehaditan pihak tergugat.

Hal ini diprotes oleh salah seorang kuasa hukum pemohon yakni Igor Hutapea. Ia meminta hakim tidak memberikan waktu tambahan kepada pihak tergugat karena sidang telah ditunda selama dua pekan.

"Kami punya sikap, ini dilanjutkan. Apapun yang terjadi kami ingin ini dilanjutkan hari ini pembacaan permohonan, itu sikap kami. Kami tidak mau bernegosisasi lagi dengan hakim waktu berapa lama," ujar Igor.

Igor pun mengaku kecewa atas sikap hakim yang memberi waktu tambahan bagi Polda Metro Jaya.

"Pengadilan mengulur-ngulur waktu proses ini padahal sudah satu bulan dan itu seharusnya sudah sangat layak untuk Polda hadir," kata Igor lagi.

Adapun sidang ini sebelumnya telah ditunda selama dua pekan pada Senin (11/11/2019) lalu juga karena pihak Polda Metro Jaya tidak menghadiri persidangan.

Sebelumnya, Oky Wiratama Siagian selaku kuasa hukum dari LBH Jakarta mengajukan gugatan praperadilan di Pengandaian Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 133/PID.PRA/2019/PN.JKT.SEL.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X