Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Staf Khusus Tak Punya Wewenang Eksekusi Program Jokowi

Kompas.com - 23/11/2019, 18:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Aminuddin Ma'ruf mengatakan, staf khusus tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi program yang dijalankan presiden.

Ma'ruf mengatakan, para staf khusus hanya sebagai pemberi masukan kepada presiden terkait program-program prioritas.

"Staf khusus tidak memiliki kewenangan eksekusi, staf khusus itu seperti yang tadi saya sampaikan, sebagai second opinion presiden dalam hal-hal program prioritas," kata Ma'ruf dalam diskusi 'Efek Milenial di Lingkaran Istana' di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Ma'ruf mengatakan, masukan yang disampaikan para staf khusus kepada presiden tidak akan bertabrakan dengan anggota Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Baca juga: [POPULER TREN] Pendidikan Stafsus Milenial Jokowi | Daftar dan Tugas Staf Khusus Presiden

 

Sebab, kata dia, anggota KSP memberikan masukan kepada menteri-menteri.

"Hari ini kan zaman kolaboratif kayak kami kemarin rapat kartu pra kerja itu dengan KSP. Tapi KSP akan memberikan masukan memberikan catatan pada menteri-menteri yang jadi leading sektor dari program tersebut," tuturnya.

Lebih baik, Ma'ruf mengatakan, staf khusus tidak harus bekerja di kantor. Ia mengatakan, tugas staf khusus nantinya akan lebih banyak bekerja di lapangan untuk menampung aspirasi kelompok-kelompok strategis.

"Jadi kita tidak ada sekat office hour senin sampai Jumat, khususnya saya. Saya nanti akan berkeliling ke daerah-daerah berdiskusi dengan mahasiswa, aktivis sosial, kita ingin ada input dari mereka harapan-harapan mereka," pungkasnya.

Baca juga: Cerita Aminuddin Maruf Diminta Jadi Staf Khusus Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 13 orang sebagai staf khususnya. Dari jumlah itu, tujuh orang merupakan wajah baru dan berasal dari kalangan milenial.

Jokowi memperkenalkan tujuh orang itu kepada pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/2019). 

Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, dan Andri Taufan Garuda Putra.

Selain ketujuh milenial yang berusia 20 sampai 30-an tahun itu, Jokowi juga menunjuk dua wajah baru lainnya.

Dua orang itu yakni Politisi PDI-P Arief Budimanta dan Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dini Shani Purwono. Namun, keduanya tak ikut diperkenalkan karena dianggap tak mewakili kalangan milenial.

Selain itu, Jokowi juga menunjuk sejumlah wajah lama kembali menjadi staf khususnya. Mereka yakni Diaz Hendropriyono, Sukardi Rinakit dan Ari Dwipayana.

Terakhir, Jokowi juga sudah menunjuk Fadjroel Rachman sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden.

Berbeda dengan 12 nama lain Fadjroel sudah ditunjuk sebagai staf khusus pada 22 Oktober lalu, dua hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden 2019-2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com