Megawati Ungkap Resep Terpilih Jadi Wakil Rakyat: Blusukan dan Politik Uang

Kompas.com - 22/11/2019, 16:41 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada pembukaan Sekolah Pimpinan Dewan PDI-P di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada pembukaan Sekolah Pimpinan Dewan PDI-P di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, ada dua resep agar seseorang dapat terpilih menjadi anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Dua cara ampuh meraup suara, pertama turun ke bawah untuk menggalang kekuatan dan mengorganisasi masyarakat. Kedua, yakni dengan menggunakan politik uang.

"Resep untuk menjadi anggota DPR itu hanya dua, apakah turun ke bawah, menggalang, mengorganisir rakyat, atau turunnya ke bawah dengan duit," ujar Megawati saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Sekolah Pimpinan Dewan PDI-P di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat pada Jumat (22/11/2019).

Baca juga: PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode


Meski demikian, lanjut Megawati, calon anggota legislatif yang menggunakan praktik politik uang biasanya tidak akan bertahan lebih dari satu periode.

"Dengan uang itu bisa saja. Tetapi makin hari makin luntur," kata Megawati.

Oleh sebab itu, Presiden ke-5 RI tersebut pun menginstruksikan calon wakil rakyat yang berasal dari PDI Perjuangan untuk memilih jalan pertama, yakni blusukan alias turun langsung bertemu rakyat.

"Saya tidak pernah lupa selalu katakan, kalau kalian ingin menjadi anggota legislatif, maka yang harus dipilih dari dua resep itu, menurut saya, turun ke bawah mengabdi pada rakyat," ucap dia.

Baca juga: Memahami Megawati Soekarnoputri...

Sontak, pernyataan Megawati disambut tepuk tangan para kader yang hadir.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah petinggi PDI-P. Antara lain Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Puan Maharani, Utut Adianto dan Djarot Saiful Hidayat.

Total ada 18 kader PDI-P yang menjadi Ketua DPRD tingkat propinsi (53 persen) dan 12 orang wakil ketua. Di tingkat Kabupaten/Kota, ada 161 kader menjadi Ketua DPRD (31 persen) dan 146 wakil ketua DPRD. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X