KILAS

Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah

Kompas.com - 22/11/2019, 15:21 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily. DOK. DPRWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menganggap kasus-kasus pelaksanaan umrah yang memakan korban terjadi tak lepas dari andil negara.

Ini karena, negara tidak mampu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah. Ace mencontohkan kasus Abu Tour dan First Travel yang terjadi dua tahun lalu. 

"Kasus First Travel ini kan akibat dari ketidakmampuan negara memantau, mengawasi, dan melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan umrah,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya.


Pada kelanjutan kasus First Travel, Mahkamah Agung (MA) memutuskan barang sitaannya dikembalikan kepada negara.

Ace merasa putusan tersebut merupakan sesuatu yang janggal karena negara tidak dirugikan atas kasus tersebut.

Baca juga: Komisi VIII Sesalkan Aset First Travel Tak Diserahkan ke Korban Penipuan

“Ini justru membuktikan negara lalai terhadap praktik penyelenggaraan yang seharusnya negara hadir memberikan proteksi terhadap calon jemaah umrah itu,” kata Ace.

Pendapat tersebut disampaikan Ace saat acara Dialektika Demokrasi dengan tema "Ideal Aset First Travel Disita Negara", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Lebih lanjut, Ace mengatakan, beberapa kali ia memanggil Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyelsaikan masalah itu. Namun, belum juga ada aturan khusus terkait penyelenggaraan ibadah umrah.

“Hampir sebagian besar dari penyelenggara ibadah umrah itu menarik dana dari masyarakat tanpa dikontrol tentang bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” kata Ace.

Menurut Ace, dengan begitu, negara seperti cuci tangan dalam kasus-kasus penyelenggaraan umrah. Padahal, seharusnya masalah tersebut dicarikan solusinya, bukan malah menyerahkan aset sitaan ke negara.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X