Kompas.com - 21/11/2019, 19:10 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua kiri) mendengarkan pemaparan visi dan misi tiga orang pengacara muda Dini Shanti Purwono (tengahi), Surya Tjandra (kedua kanan) dan Rian Ernest Tanudjaja (kanan) saat pendaftaran calon anggota legislatif PSI di Jakarta, Selasa (31/10/2017). Ketiganya mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PSI pada pemilu legislatif 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua kiri) mendengarkan pemaparan visi dan misi tiga orang pengacara muda Dini Shanti Purwono (tengahi), Surya Tjandra (kedua kanan) dan Rian Ernest Tanudjaja (kanan) saat pendaftaran calon anggota legislatif PSI di Jakarta, Selasa (31/10/2017). Ketiganya mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PSI pada pemilu legislatif 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Dini Shanti Purwono sebagai salah satu staf khusus barunya.

Meski demikian, Dini tidak ikut diperkenalkan Presiden Jokowi di beranda Istana Negara, Kamis (21/11/2019).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, staf khusus yang diperkenalkan Presiden Jokowi hanyalah yang berlatar belakang milenial.

Baca juga: Profil Cak Kardi, Wajah Lama yang Dipilih Kembali Jadi Stafsus Jokowi

Adapun Dini (45 tahun) dinilai tidak termasuk di dalamnya.

"Yang diperkenalkan hanya yang milenial, tujuh orang," kata Fadjroel.

Lantas, siapakah sosok Dini?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dini merupakan politikus PSI. Kariernya di dunia politik dimulai ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PSI untuk Dapil Jawa Tengah I (Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga).

Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1974 ini juga terpilih sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pemilihan Presiden 2019 kemarin.

Baca juga: Billy Papua, Mahasiswa Oxford Anak Penjual Kue yang Jadi Stafsus Jokowi

Dini berlatar belakang pendidikan di dunia hukum. Ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia.

Kemudian, Dini melanjutkan S2 di Harvard Law School dan lulus pada tahun 2002.

Ia pernah mengasuh rubrik "Klinik Hukum" di harian Jawa Pos Radar Semarang.

Kemudian, Dini juga diketahui pernah menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selama sekitar 10 tahun, yaitu pada 2008-2018.

Dengan latar belakang di dunia hukum, Dini pun dipercaya menjadi salah satu pengacara yang membela Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menghadapi sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Ini 7 Staf Khusus Baru Jokowi dari Kalangan Milenial

Sebelum ditunjuk sebagai staf khusus Jokowi, Dini juga pernah menjadi staf ahli Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2012-2014.

Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi staf ahli mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Presiden Jokowi dalam keterangannya mengungkapkan, seluruh staf khusus presiden dapat bekerja sama dengan baik. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Nasional
Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X