Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Cak Kardi, Wajah Lama yang Dipilih Kembali Jadi Stafsus Jokowi

Kompas.com - 21/11/2019, 18:44 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Sukardi Rinakit sebagai staf khusus presiden.

Sukardi merupakan salah satu staf khusus Jokowi pada pemerintahan periode 2014-2019 yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Wajah lama selain Sukardi, ada pula Diaz Hendropriyono dan Ari Dwipayana.

Baca juga: Politikus PDI-P dan PSI Ini Juga Ditunjuk Jadi Stafsus Baru Jokowi

Ketiganya akan berkolaborasi dengan sembilan staf khusus presiden yang baru ditunjuk Presiden Jokowi.

Sebanyak tujuh dari sembilan itu berlatar belakang milenial

Sebelum masuk Istana, Sukardi atau yang akrab disapa Cak Kardi ini lebih dikenal sebagai seorang pengamat politik, budayawan sekaligus penulis buku.

Dia lahir di Madiun, 5 Juni 1963. Sukardi menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Baca juga: Billy Papua, Mahasiswa Oxford Anak Penjual Kue yang Jadi Stafsus Jokowi

Kemudian, dia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di National University of Singapore.

Selesai menempuh pendidikan, Sukardi sempat menjadi staf peneliti di Center for strategic and International Studies (CSIS).

Ia kemudian menjabat sebagai Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS).

Cak Kardi kerap kali muncul sebagai pembicara di berbagai forum seminar, diskusi, wawancara di televisi sebagai pengamat politik.

Selain itu, dia juga mengerjakan proyek penelitian dan juga kerap menulis di media.

Baca juga: Stafsus Milenial Tak Mesti Full Time Dampingi Presiden

Pada pilpres 2014, Sukardi menjadi salah satu tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla. Ia berperan sebagai penasihat politik Jokowi.

Setelah Jokowi-JK menjabat, Sukardi pun dipercaya masuk Istana. Ia menjadi staf khusus presiden bidang politik dan pers.

Tugas Sukardi adalah membuat teks pidato untuk Presiden Jokowi.

Masuk ke dalam lingkar kekuasaan, Sukardi tercatat pernah membuat blunder lantaran menulis bahwa Proklamator Soekarno lahir di blitar dalam pidato Presiden.

Baca juga: Andi Taufan, Milenial Peduli UMKM di Desa yang jadi Stafsus Jokowi

Padahal Soekarno lahir di Surabaya. Sukardi pun meminta maaf atas kekeliruan itu.

"Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya," ujar Sukardi dalam pernyataan pers yang diterima pada Kamis (4/6/2015).

Meski demikian, peristiwa itu berlalu cepat dan Sukardi dapat menjalankan tugasnya dengan baik hingga akhirnya ia dipercaya kembali untuk menjadi staf khusus Jokowi. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 orang yang akan membantunya sebagai staf khusus. Presiden pun memperkenalkan 7 orang tersebut pada Kamis (21/11/2019) pada pukul 17.15 WIB. 7 orang tersebut adalah Putri Tanjung dari CEO Creativpreneur, Belva Devara dariCEO Ruang Guru, Andi Taufan, Gracia Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, Aminudin Maruf, dan Ayu Kartika Dewi. Adapun sejumlah nama staf khusus Jokowi-JK lalu di antaranya Adita Irawati sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi, Erani Yustika sebagai Stafsus bidang ekonomi, dan Lenis Kagoya sebagai Stafsus bidang Papua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com