Gerindra: Masa Jabatan Presiden Jangan Terlalu Lama, 2 Periode Cukup

Kompas.com - 21/11/2019, 16:50 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria menilai bahwa masa jabatan presiden harus dibatasi dan tidak boleh diperpanjang.

"Jangan masa jabatan presiden itu berlama-lama. Sudah kita putuskan dua periode cukup," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Ia menanggapi munculnya wacana perubahan masa jabatan presiden dalam UUD 1945.

Riza menegaskan, Fraksi Partai Gerindra tak sepakat dengan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Menurut Riza, ketentuan yang ada saat ini sudah ideal.

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga: Gerindra Tak Sepakat Penambahan Masa Jabatan Presiden

Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

"Yang ideal memang lima tahun, dua kali. Jadi antara bupati, gubernur, caleg, presiden,semua sama itu lima tahun. Sudah bagus," kata Riza.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945.

Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.

"Iya memang wacana tentang amendemen ini memang beragam sesungguhnya, ada yang mewacanakan justru masa jabatan presiden menjadi tiga kali, ada yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam 8 tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," ujar Hidayat, Rabu (20/11/2019).

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa saat ini pihaknya menghimpun berbagai masukan terkait amendemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Ungkap Alasan Munculnya Wacana Masa Jabatan Presiden 8 Tahun

 

Salah satunya, wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya satu periode selama 8 tahun.

Menurut Arsul, wacana tersebut juga memiliki alasan atau dasar yang patut dipertimbangkan.

Dengan satu kali masa jabatan yang lebih lama, seorang presiden dapat menjalankan seluruh programnya dengan baik, ketimbang lima tahun.

"Ya itu kan baru sebuah wacana ya dan itu juga punya logical thinking-nya. Karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa meng-exercise, mengeksekusi program-programnya dengan baik," kata Arsul.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X