Kunjungi BNPB, Menko PMK Sebut Materi Kebencanaan di Sekolah Perlu Diperkuat

Kompas.com - 21/11/2019, 07:19 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris ketika berkunjung ke beberapa rumah sakit di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko PMK Muhadjir Effendy (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris ketika berkunjung ke beberapa rumah sakit di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan perlunya memperkuat materi kebencanaan di sekolah mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat berkunjung ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2019).

Menurut Muhadjir, Indonesia harus berkaca kepada Jepang yang telah menerapkan materi kebencanaan terhadap siswa-siswi di sekolah.

"Berdasarkan pengalaman, untuk siswa-siswa itu mereka (di Jepang) telah memiliki dasar-dasar kebencanaan. Pelajaran kebencanaan sangat penting dan mendesak untuk segera diterapkan di Indonesia," kata Muhadjir.

Baca juga: Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Dia mengatakan, sebagai negara rawan bencana, Jepang telah menerapkan mata pelajaran kebencanaan di setiap sekolah. Sifatnya pun sudah mutlak.

Bahkan, kata dia, di Jepang setiap sebulan sekali mereka melakukan simulasi atau latihan dalam menghadapi bencana.

"Khusus di Indonesia karena potensi bencananya lebih bervariasi maka simulasinya harus lebih spesifik di setiap daerah, baik secara spasial maupun insidental," kata dia.

"Misalnya daerah yang rawan banjir, gempa, atau kebakaran simulasinya harus sesuai dengan potensi ancaman yang ada," kata dia.

Baca juga: Airlangga: Kita Harus Punya Kurikulum Tersendiri tentang Kebencanaan

Menurut Muhadjir, masih banyaknya bencana yang menelan korban jiwa setiap tahunnya dikarenakan masih kurangnya antisipasi.

Dengan demikian, ke depan, koordinasi efektif antar kementerian dan lembaga terkait kebencanaan harus dilakukan.

"Bencana harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan secepat-cepatnya sehingga dapat meminimalisir collateral damage yang merugikan," kata dia.

Baca juga: 3 Usulan KPAI soal Pendidikan Kebencanaan

Rencananya, Muhadjir juga akan mengumpulkan menteri-menteri di bawah koordinasinya untuk membahas program bersifat koordinatif yang berhubungan dengan BNPB.

Dalam kunjungan ke kantor BNPB, Muhadjir yang didampingi Kepala BNPB Doni Munardo mendapatkan penjelasan mengenai peta bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga berkesempatan mengunjungi sekretariat ASEAN Coordinating Center For Humanitarian Assistance yang berada di Gedung BNPB.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X