3 Usulan KPAI soal Pendidikan Kebencanaan

Kompas.com - 09/01/2019, 09:02 WIB
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pendidikan kebencanaan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna, Senin (7/1/2019).

Namun, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, ada beberapa hal penting yang wajib dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pendidikan kebencanaan.

Hal itu disampaikan Retno melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2019), yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Usulan KPAI soal Integrasi Pendidikan Mitigasi Bencana pada Mata Pelajaran

Berikut beberapa usulan KPAI tersebut:

1. Tidak menjadi mata pelajaran khusus

Retno mengatakan, pendidikan kebencanaan sebaiknya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri.

Alasannya, mengingat beban mata pelajaran dan kurikulum di jenjang SD sampai SMA/SMK sudah sangat berat.

“Agar lebih terstruktur dan sistematis, maka materi pendidikan kebencanaan bisa dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti IPS atau IPA di SD, IPS atau IPA terpadu di SMP serta Fisika dan Geografi (SMA/SMK),” kata Retno.

Menurut Retno, materi yang perlu dimasukkan dalam mata pelajaran tersebut di antaranya tentang bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan tsunami.

Dengan demikian, pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan dan upaya menghadapinya bisa ditambahkan saat membahas materi-materi terkait di beberapa mata pelajaran tersebut.

2. Perlu adanya edukasi mengenai simulasi saat bencana

KPAI juga mengusulkan agar pemerintah memberikan pelatihan untuk para guru dan kepala sekolah di berbagai daerah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X