Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

VIDEO: Tahun 2024 di Benak Moeldoko

Kompas.com - 20/11/2019, 08:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu sebagai bentuk estafet kepemimpinan.

Hal itu yang terlintas di benak Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko begitu mendengar kata "2024", saat berbincang santai dengan Kompas.com di Kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Bagi mantan Panglima TNI itu, tahun 2024 juga bermakna munculnya lompatan demi lompatan sebagai hasil yang bisa dipetik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama dan kedua.

Baca juga: Jokowi Faktor Kunci Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024

Ia yakin dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan SDM di pemerintahan Jokowi, akan muncul capaian-capaian positif yang melandasi estafet kepemimpinan pada Pemilu 2024 yang akan dihiasi wajah-wajah muda.

"Karena ini juga setelah Presiden membangun pondasi, Presiden akan melakukan lompatan. Lompatan ini adalah lompatan yang beruntun. Sehingga nanti diharapkan 2024 itu sebuah estafet kepemimpinan yang keberlanjutannya terbawa dengan baik," ujar Moeldoko.

Baca juga: VIDEO: Saat Moeldoko Kenang SBY sebagai Senior

Dalam perbincangan santai itu, Moeldoko pun bercerita mengenai kegiatannya saat pensiun. Ia memilih bercocok tanam untuk mengisi waktu luangnya.

Sang bapak yang dulu petani menjadi inspirasi jenderal bintang empat itu bercocok tanam. Kini tak tanggung-tanggung, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia versi Musyawarah Nasional yang dipimpin Oesman Sapta Odang.

"Karena saya anaknya petani. Dan saya selaku ketua HKTI sekarang. Maka itu pilihan hidup saya waktu saya pensiun. Saya punya waktu banyak waktu itu setelah 2,5 tahun saya pensiun maka saya membangun usaha di bidang pertanian dan alhamdulillah itu menjadi pilihan saya," tutur dia.

Baca juga: Moeldoko: Pembangunan di Papua Tak Berhenti karena Teror dan Kekerasan

Mantan Panglima TNI itu yang sebelumnya berurusan dengan masalah pertahanan dan persenjataan kini menjalani perannya di dunia yang berbeda 180 derajat.

Sebagai Kepala KSP, Moeldoko kini kerap bersentuhan dengan tugas-tugas baru seperti mempercepat masuknya investasi ke Indonesia.

Ia pun bercerita mengenai minimnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga semua hal terkait investasi perlu disegerakan.

"Investasi, segera. Kenapa? Karena kita enggak akan menjadi negara yang cepat maju, kalau tidak semuanya disegerakan. Karena itulah segera perbaiki regulasi, perbaiki environment. Segera perbaiki ekosistem. Sehingga segera bertumbuh dengan cepat," tutupnya.

Kompas TV Sejak beberapa hari lalu, dugaan adanya investasi bodong berlabel syariah, menjadi buah bibir. Adalah yayasan kampung kurma, yang justru tidak memiliki izin perusahaan, terlebih untuk investasi. Hingga kini investor yang merasa tertipu sedang mengumpulkan bukti, untuk mengadu ke kepolisian. Kali ini, berkedok sistem bagi hasil, prinsip syariah. Adalah yayasan kampung kurma, yang sebenarnya diketahui hanya mengantongi keterangan domisili izin usaha di kelurahan tanah baru, kecamatan Bogor Barat, kota Bogor.<br /> <br /> Camat Bogor Utara, Rahmat Hidayat mengatakan, sejak 20 Juli 2017, yayasan kampung kurma, yang berkantor di jalan pangeran Asogiri- Bogor, bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan. Investasi dari yayasan berlabel syariah ini, terkuak sejak adanya laporan dari puluhan orang yang merasa tertipu, ke lembaga bantuan hukum Bogor. Kali ini, investor di iming-imingi membeli kavling syariah, dengan sistem keuntungan bagi hasil. Kavling tersebut seluas ratusan meter persegi, yang ditanami beberapa pohon kurma dan budidaya ikan lele. Namun kenyataan tak sesuai dijanjikan. Kavling yang disebut ada di beberapa daerah, ternyata juga nihil. waspada investasi bodong berlabel syariah. Simak dialog berikut bersama Satgas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Tongam l Tobing dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia, Ikhsan Abdullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com