SOROT POLITIK

Jokowi Faktor Kunci Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024

Kompas.com - 19/11/2019, 19:24 WIB
Jenggala Center menggelar diskusi publik bertema Golkar Mempersiapkan Transformasi Kader Bangsa di Jakarta, Selasa (19/11/2019). (kiri ke kanan) Aktivis Muda Jenggala Center M. Rosyid, politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha di kantor Jenggala Center. Dok. Jenggala CenterJenggala Center menggelar diskusi publik bertema Golkar Mempersiapkan Transformasi Kader Bangsa di Jakarta, Selasa (19/11/2019). (kiri ke kanan) Aktivis Muda Jenggala Center M. Rosyid, politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha di kantor Jenggala Center.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan memperkirakan perkubuan jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tidak akan melebar.

Pasalnya, dua bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Keduanya punya hubungan yang baik secara formal maupun informal dengan presiden. Kalau pun situasinya menjadi genting, mereka bertiga akan duduk bersama, Pak Jokowi, Pak Airlangga, Pak Bamsoet,” ujar Djayadi di Jenggala Center, Selasa (19/11/2019).

Ia menambahkan, pertemuan tiga pihak itu bisa saja terjadi sebelum Munas Partai Golkar digelar.

Baca juga: Munas Golkar, Pujian Jokowi Menguatkan Posisi Airlangga Hartarto

Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar telah menetapkan Munas Golkar digelar pada 3 hingga 6 Desember 2019 di Jakarta.

Salah satu agenda munas tersebut adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

“Penentuan Ketua Umum Golkar tergantung perkembangan dinamika di internal Golkar hingga menit-menit terakhir,” ujarnya.

Peluang yang sama

Djayadi pun menjelaskan, baik Airlangga maupun Bamsoet sama-sama memiliki peluang untuk terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Tak cuma itu, kedua tokoh menghadapi tantangan yang berbeda satu sama lain.

“Bamsoet menghadapi tantangan ada kesan bahwa istana lebih dekat dengan Airlangga. Sementara itu, Airlangga punya tantangan adanya narasi memimpin Golkar perlu perhatian penuh,” kata dia.

Airlangga, ia melanjutkan, memang memikul tanggung jawab berat sebagai Menko Perekonomian.

Mantan Menteri Perindustrian itu, imbuh dia, memiliki tanggung jawab menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah persoalan ekonomi global.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X