Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Kompas.com - 19/11/2019, 06:41 WIB
Ilustrasi borgol. SHUTTERSTOCKIlustrasi borgol.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap 19 tersangka selaku penyuplai bom dalam tindak kejahatan penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing sepanjang tahun 2019.

"Dari awal tahun 2019 tepatnya di 9 Februari 2019, kita sudah melaksanakan kegiatan pengungkapan, pertamanya di wilayah Surabaya, Banyuwangi, Situbondo, Jawa Timur," ujar Wadir Tipiter Bareskrim Polri Kombes Agung Budijono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Dari 19 tersangka, 9 di antaranya ditangkap Bareskrim Polri. Rinciannya, 5 tersangka di Jawa Timur dan 4 tersangka di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Kadin Minta Menteri KKP Cabut Izin Kapal Pengusaha Ikan Tak Taat Aturan


Polisi menyita sejumlah bahan peledak, di antaranya 3,5 kilogram TNT dan 895 batang detonator.

Kemudian, dua polres menangkap 10 tersangka. Polres Pangkep menangkap 9 tersangka dan 1 tersangka diamankan Polres Pare Pare.

Kedua polres mengamankan total 7.400 batang detonator dan 20 gulung sumbu api.

Saat ini, polisi masih memantau sejumlah kelompok destructive fishing yang masih aktif, yaitu di Makassar, Nunukan, Jawa Timur, Sinjai/Bone, Sambas, dan Sultra.

Agung mengatakan bahwa kelompok ini mendatangkan bahan peledak tersebut dari luar negeri. Salah satunya adalah dari China.

"Kemudian yang perlu saya tambahkan karena ini menyangkut transnational crime, mereka mendatangkan semua bahan dari luar, melalui kapal-kapal kecil," kata dia.

"Tapi ini sudah terdatakan, kita akan kembangkan dengan koordinasi dari pihak KKP, angkatan laut, dan lain-lain, termasuk juga bea cukai," imbuh dia.

Baca juga: KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Menurut dia, bahan-bahan tersebut dapat dibeli di Indonesia. Namun, para pelaku mendatangkan dari luar negeri agar tidak terdeteksi sehingga penggunaannya lebih mudah.

Para pelaku, kata dia, memanfaatkan titik pantai yang sangat luas di Indonesia sebagai jalur masuk mereka.

Para tersangka dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal hingga seumur hidup.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X