Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Kompas.com - 17/11/2019, 18:01 WIB
Aktivis Aliansi Masyarakat Indonesia (AMAN) Tommy Indian usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAktivis Aliansi Masyarakat Indonesia (AMAN) Tommy Indian usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Aliansi Masyarakat Indonesia (AMAN) Tommy Indian mengkritik rencana pemerintah untuk membuat program sertifikasi kawin sebagai syarat pernikahan.

Menurut Tommy, hal ini sulit diterapkan ke masyarakat adat. Ia menilai, negara telah melakukan intervensi terlalu jauh dengan mencanangkan program ini.

"Negara intervensi terlau jauh. Kan ada empat hal, pengakuan masyarakat adat, wilayah adat. Di wilayah ada hutan, hak wilayah. Lalu hukum adat dan hal-hal lain yang masih berlangsung di situ seperti ritual agama identitas perkawinan," kata Tommy usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: Menko PMK Wacanakan Sertifikasi Perkawinan, Ini Komentar Menteri Agama Fachrul Razi

Menurut Tommy, jika program ini direalisasikan, muncul potensi terjadinya perbenturan di lingkungan masyarakat adat.

Misalnya saja, jika sertifikasi nikah ini menjadi syarat administrasi pernikahan, anak yang lahir dari perkawinan secara adat dari masyarakat adat harus memiliki akta kelahiran.

Padahal, pernikahan adat sendiri belum legal secara hukum negara. Bahkan, KTP elektronik pun tidak dimiliki oleh masyarakat adat.

"Keberagaman, hak politik, itu penuhi dulu. Boleh mengatur hal lain tapi syarat utama penuhi dulu," ujarnya.

Tommy mengatakan, jika maksud pemerintah adalah memberi pemahaman tentang pernikahan ke calon suami istri, tidak perlu sampai menjadikan sertifikat kawin sebagai syarat untuk menikah.

Menurut dia, negara harus mengurangi pengaturan hal-hal yang justru berpotensi menimbulkan perbenturan.

"Berhenti ikut campur terlalu jauh di ruang-ruang yang sudah ada hukum yang berlaku di dalamnya terutama hukum adat. Cukup rekognisi dan pengakuan," katanya.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bakal mencanangkan program sertifikasi perkawinan.

Baca juga: Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Program itu diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah. Mereka nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah, supaya mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan syarat perkawinan.

"Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," kata Menko PMK Muhadjir saat ditemui di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

Nasional
Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X