Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Kompas.com - 17/11/2019, 15:48 WIB
Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANLembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Imparsial dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019).

"Selama ini, maraknya praktik intoleransi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang sering kali absen dari kewajibannya, bahkan negara menjadi pelaku (pelanggaran) itu sendiri," kata peneliti Imparsial, Amelia, saat membaca pernyataan sikap Imparsial di kantornya, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas


Amelia menjelaskan, jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu dari sisi konsep, sosial, dan hukum.

Pada sisi konseptual, kata dia, konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sering dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

"Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas," kata dia.

Di sisi hukum terdapat aturan hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Maksudnya, ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Baca juga: Kontras: 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama Era Jokowi-JK

Akan tetapi, di sisi lain ada aturan dan kebijakan yang sebaliknya yang justru bisa mengancam kebebasan beragama atau berkayakinan, tapi tetap dipertahankan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan belum maksimal dilakukan aparat.

"Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias mayoritas. Mengakomodasi kehendak kelompok keagamaan karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia sehingga mendiskriminasi dan mengekslusi hak-hak anggota kelompok minoritas," kata dia.

Masalah penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih menekankan pada pembatasan dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X