Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Kompas.com - 17/11/2019, 15:48 WIB
Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANLembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, berharap negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Imparsial dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019).

"Selama ini, maraknya praktik intoleransi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang sering kali absen dari kewajibannya, bahkan negara menjadi pelaku (pelanggaran) itu sendiri," kata peneliti Imparsial, Amelia, saat membaca pernyataan sikap Imparsial di kantornya, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas

Amelia menjelaskan, jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu dari sisi konsep, sosial, dan hukum.

Pada sisi konseptual, kata dia, konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sering dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

"Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas," kata dia.

Di sisi hukum terdapat aturan hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Maksudnya, ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Baca juga: Kontras: 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama Era Jokowi-JK

Akan tetapi, di sisi lain ada aturan dan kebijakan yang sebaliknya yang justru bisa mengancam kebebasan beragama atau berkayakinan, tapi tetap dipertahankan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan belum maksimal dilakukan aparat.

"Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias mayoritas. Mengakomodasi kehendak kelompok keagamaan karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia sehingga mendiskriminasi dan mengekslusi hak-hak anggota kelompok minoritas," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X