Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

JAKARTA, KOMPAS.com - Antisipasi terhadap potensi teror dinilai harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tak bisa hanya bergerak pasca-kasus teror terjadi, tetapi juga harus mencegah teror itu terjadi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, koordinasi antar kementerian dan lembaga harus terus ditingkatkan agar penanganan kasus terorisme dapat dilakukan dari hulu ke hilir.

Sebagai contoh, pentingnya peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun kurikulum yang dapat menekan penyebaran paham radikalisme tersebut. Bahkan, hal itu sudah harus dilakukan sejak masa pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Penanganannya dilakukan secara komprehensif dari hulu sampe ke hilir," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Di lain pihak, Kementerian Agama juga harus berperan aktif dalam membina para pemuka agama untuk tidak menebarkan narasi yang bermuatan radikal.

Sebaliknya, narasi-narasi positif mengenai gotong royong, kerukunan, moderasi dan toleransi antar umat beragama harus terus digaungkan di tengah masyarakat.

Para pemuka agama memiliki peran yang sentral dalam meredam aksi radikal yang dilakukan masyarakat.

"Jadi narasi-narasi ini narasi kerukunan yang kita bangun. Jadi kelompok mana saja, jangan narasi konflik. Itu yang menimbulkan terjadinya rasa permusuhan. Ini yang barangkali perlu kita ubah kepada semua pihak," ujar Ma'ruf.

Apalagi, mereka berada pada posisi paling fleksibel, yaitu dapat beradaptasi di berbagai kalangan dan lingkungan masyarakat.

Rawan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan, ada tiga tingkatan radikalisme yang berbentuk teror.

Pertama, mereka yang telah terpapar paham radikal menganggap orang lain musuh. Kedua, melakukan aksi teror seperti pengeboman. Ketiga, adu wacana tentang ideologi.

Untuk tingkatan ketiga, menurut mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief, kaum terdidik justru paling rawan terkena paham radikal.

Hal itu sejurus dengan kajian yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak 2012-2018 yang menunjukkan tren peningkatan sikap intoleransi terutama pada anak muda terdidik dengan rentang usia 15-35 tahun.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

Menurut Yudi, kaum terdidik yang tinggal di perkotaan rawan terpapar paham radikal karena lebih mudah mengenal berbagai ideologi.

Salah satunya, eksklusifisme terhadap hal tertentu yang mendorong kecenderungan sikap intoleransi.