KILAS

Komunikasi Positif Diperlukan untuk Tangkal Peredaran Hoaks

Kompas.com - 15/11/2019, 10:23 WIB
Deklarasi Komunikasi Kebangsaan dari titik 0 kilometer Indonesia di Kota Sabang, Provinsi Aceh pada Kamis (14/11/2019). Dok. Humas Kominfo RIDeklarasi Komunikasi Kebangsaan dari titik 0 kilometer Indonesia di Kota Sabang, Provinsi Aceh pada Kamis (14/11/2019).

KOMPAS.com - Kepala sub direktorat (Kasubdit) Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Dikdik Sadaka mengatakan, komunikasi positif sangat diperlukan untuk membatasi peredaran berita bohong atau hoaks.

Menurutnya, apabila seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjalin komunikasi yang efektif dan positif, maka tidak akan ada perpecahan dan perselisihan sesama anak bangsa,

“Hubungan paling penting dalam manusia adalah komunikasi. Melalui komunikasi akan memperkuat persatuan, persaudaraan dan toleransi antar masyarakat.
Komunikasi menciptakan persamaan persepsi dan satu pemahaman," kata Diddik melalui keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (15/11/2019).


Maka dari itu, ia meminta peran dari para pakar dan praktisi komunikasi di era digital untuk membantu mencerdaskan bangsa dalam berkomunikasi yang baik, benar  dan sehat.

Ini penting agar dapat menciptakan persatuan, persaudaraan serta toleransi di kalangan masyarakat.

Didik sendiri mengatakan itu saat Deklarasi Komunikasi Kebangsaan dari titik 0 kilometer (KM) Indonesia di Kota Sabang, Provinsi Aceh, Kamis (14/11/2019).

Deklarasi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengangkat tema “Kebangsaan Tanpa Batas: Tantangan Komunikasi dan Media Membangun Solidaritas Sosial”.

Adapun latar belakang diadakannya acara tersebut adalah karena luasnya wilayah Indonesia serta beragamnya suku, budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia.

Mengapa Aceh?

Dikdik Sadaka menjelaskan kegiatan ini sengaja diselenggarakan di Aceh, mengingat daerah yang dikenal dengan “Serambi Mekkah” ini memiliki sejarah panjang sebagai masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi.

Atas dasar semangat itulah, menurut Dikdik, pihaknya ingin memperkuat kembali persatuan dan solidaritas antar masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya, kesukuan dan adat istiadat dimulai dari titik 0 Indonesia di Pulau Sabang, Aceh.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X