PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Kompas.com - 15/11/2019, 05:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan masih terlalu dini bagi PKS untuk mempertimbangkan Anies Baswedan diusung dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, PKS maupun partai lain lebih baik mempersiapkan kader-kadernya secara matang terlebih dulu.

"Too much too soon untuk manuver Pilpres 2024. Yang perlu dilakukan sebaiknya ya siapkan kadernya. Artinya kaderisasi yang betul-betul serius. Apakah Anies kader? Tidak," ujar Siti saat dijumpai usai menjadi pewawancara calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024


Dia lantas mengingatkan Anies pernah mengikuti konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat untuk persiapan Pilpres 2014 lalu.

Namun, tindak lanjut dari konvensi tersebut pada akhirnya menguap begitu saja.

"Jadi menurut saja jangan terlalu berlebihan dan terlalu dini dalam merespons dinamika politik saat ini. Sebab kita tahu politik Indonesia sangat tidak bisa diprediksi," lanjut dia.

Untuk saat ini, mungkin saja baru Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk diusung pada pilpres selanjutnya.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Namun, Siti menyebut masih banyak tokoh lain seperti Ridwan Kamil, Emil Dardak, Gatot Nurmantyo dan sejumlah kepala daerah yang memiliki prestasi.

"Apalagi kalau nanti ambang batas pencalonan presiden dikurangi atau bahkan ditiadakan, maka bisa jadi kondisi pencalonan semakin dinamis. Desain pemilu kita untuk revisi undang-undang pemilu sekarang juga belum valid. Sebaiknya partai tidak lantas berhenti di sini (soal mencalonkan tokoh tertentu)," tegasnya.

"Oleh karena itu jangan sampai masuk angin, kan kita masih belum lepas dari hitungan tahun politik 2019. Dalam satu tahun (ke depannya) dinamika politik bisa berubah drastis, apalagi untuk 2024," tambah Siti.

Baca juga: Bakal Adakan Konvensi Capres 2024, Nasdem Tak Percaya Diri Usung Kadernya?

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengungkapkan, partainya sudah mulai melakukan proses seleksi terhadap sejumlah kandidat yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Nasional
Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X