Kompas.com - 15/11/2019, 05:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan masih terlalu dini bagi PKS untuk mempertimbangkan Anies Baswedan diusung dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, PKS maupun partai lain lebih baik mempersiapkan kader-kadernya secara matang terlebih dulu.

"Too much too soon untuk manuver Pilpres 2024. Yang perlu dilakukan sebaiknya ya siapkan kadernya. Artinya kaderisasi yang betul-betul serius. Apakah Anies kader? Tidak," ujar Siti saat dijumpai usai menjadi pewawancara calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024

Dia lantas mengingatkan Anies pernah mengikuti konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat untuk persiapan Pilpres 2014 lalu.

Namun, tindak lanjut dari konvensi tersebut pada akhirnya menguap begitu saja.

"Jadi menurut saja jangan terlalu berlebihan dan terlalu dini dalam merespons dinamika politik saat ini. Sebab kita tahu politik Indonesia sangat tidak bisa diprediksi," lanjut dia.

Untuk saat ini, mungkin saja baru Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk diusung pada pilpres selanjutnya.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Namun, Siti menyebut masih banyak tokoh lain seperti Ridwan Kamil, Emil Dardak, Gatot Nurmantyo dan sejumlah kepala daerah yang memiliki prestasi.

"Apalagi kalau nanti ambang batas pencalonan presiden dikurangi atau bahkan ditiadakan, maka bisa jadi kondisi pencalonan semakin dinamis. Desain pemilu kita untuk revisi undang-undang pemilu sekarang juga belum valid. Sebaiknya partai tidak lantas berhenti di sini (soal mencalonkan tokoh tertentu)," tegasnya.

"Oleh karena itu jangan sampai masuk angin, kan kita masih belum lepas dari hitungan tahun politik 2019. Dalam satu tahun (ke depannya) dinamika politik bisa berubah drastis, apalagi untuk 2024," tambah Siti.

Baca juga: Bakal Adakan Konvensi Capres 2024, Nasdem Tak Percaya Diri Usung Kadernya?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

Nasional
Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X