Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Kompas.com - 14/11/2019, 17:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, akan merumuskan lebih cermat lagi terkait pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Perumusan tersebut, kata dia, akan dilakukan dengan mengundang beberapa kementerian terkait.

"Nanti akan saya undang pihak-pihak terkait supaya dirumuskan yang lebih cermat dan bisa dikerjakan secara kolektif serta lebih meluas," ujar Muhadjir usai membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

Adapun kementerian terkait itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Muhadjir mengatakan, KKN memiliki misi suci berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sebab dalam perguruan tinggi, kata dia, terdapat tiga hal yang harus dilaksanakan yakni pengajaran atau pendidikan, riset, dan pengabdian.

Dengan demikian, saat melaksanakan KKN mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

Baca juga: Diduga Mesum Saat KKN, Dua Mahasiswa Unmul Tak Diberi Nilai

Apalagi dengan tema Revolusi Mental yang saat ini dilaksanakan.

"Saya berharap semua perguruan tinggi terutama yang telah 3-4 kali melaksanakan KKN Revolusi Mental dapat semakin baik dalam hal program maupun secara administrasi," kata dia.

"Jangkauannya pun harus lebih luas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, dalam pelaksanaan KKN tahun 2019 ini, terdapat 42.000 mahasiswa yang bergabung di masyarakat.

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Mahasiswa UGM Saat KKN di Palangkaraya, Terseret Arus hingga Ditemukan Meninggal di Dasar Sungai

Efek mereka terhadap masyarakat pun jauh lebih terasa dibandingkan dengan kedatangan pejabat ke daerahnya.

"Dari kehadiran 42.000 mahasiswa di masyarakat, menghasilkan lebih dari 1,9 juta jam per hari maka hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kiriman pejabat," kata dia.

Hal tersebut terjadi karena mahasiswa masih dipercaya masyarakat. Sebab bagi masyarakat, mahasiswa adalah role model.

Kompas TV Ombudsman terus melakukan investigasinya terkait pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi UGM Yogyakarta saat melakukan kuliah kerja nyata di Pulau Maluku. Tim investigasi dari Ombudsman bertemu dengan dekanFakultas Teknik UGM. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu pihaknya hanya menjalankan segala kebijakan yang dikeluarkan universitas termasuk menunda wisuda terduga pelecehan seksual yang menurut rencana dilakukan pada hari tanggal 22 November kemarin. Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah seorang mahasiswi UGM terjadi tahun lalu saat korban mengikuti program kuliah kerja nyata di Pulau Seram, Maluku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com